Alasan Mengapa Megawati Diyakini akan Jadi Penentu Peta Koalisi Pilpres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Wahyu Suryana

Peta koalisi dan calon presiden (capres) yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024 diyakini akan bergantung pada sikap yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan (PDIP). Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut sikap dari PDIP terkait capres yang akan diusungnya ataupun arah koalisi bergantung pada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya kira kalau PDIP sudah memutuskan sikap, otomatis akan terbentuk, ada berapa koalisi dalam pencalonan presiden. Sebab segala sesuatunya tergantung kepada PDIP dan PDIP tergantung ke Bu Mega sebenarnya," kata Yusril di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Menurut Yusril, arah peta capres dan koalisi saat ini belum jelas. Padahal, pendaftaran pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) hanya tinggal enam bulan lagi.

"(Pendaftaran) bulan September dan belum ada formasi koalisi yang terbentuk, membentuk satu paslon dalam Pilpres 2024 yang akan datang," katanya.

PDIP, tambah Yusril, sebagai partai politik terbesar di parlemen pun hingga hari ini belum menentukan capres yang akan diusungnya.

"Di PDIP sendiri juga masih belum memutuskan, apakah akan mendukung Pak Ganjar, apakah mendukung Mbak Puan, atau bagaimana. Sampai hari ini juga belum ada keputusan," ucapnya.

Meski beberapa nama capres ataupun cawapres kerap disinggung untuk diusung pada Pilpres 2024, hanya sedikit partai politik yang sudah benar-benar mengeluarkan keputusan resmi terkait sosok yang diusungnya.

"Yang baru kelihatan sepertinya ada calon yang mendukung Pak Anies yang dari partai Nasdem yang eksplisit, tapi partai-partai lain masih cair," imbuhnya.

Yusril mengatakan, PBB hingga saat ini belum menetapkan capres yang akan diusung pada Pilpres 2024, begitu pun dengan koalisi partai politik. Dia menyebut capres yang akan diusung oleh partainya akan sangat bergantung pada koalisi yang terbentuk, di mana disebutnya koalisi yang terbentuk akan bergantung pada sikap PDIP.

"Siapa yang akan diputuskan, itu kan sangat tergantung juga kepada koalisi yang terbentuk. Jadi sementara ini wacana sudah berkembang, tapi PDIP sampai hari ini belum memutuskan sikap," jelasnya.

Berbicara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lodewijk F Paulus juga mengatakan, bahwa pembicaraan capres dan cawapres masih sangat dinamis. Bahkan, ia menyebut bahwa saat ini belum ada capres yang pasti akan maju pada Pilpres 2024.

"Sekarang saya mau tanya siapa yang sudah pasti? Siapa yang sudah pasti," ujar Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (23/3/2023).

Saat ini, baru Anies Baswedan yang dinyatakan secara resmi sebagai bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, ia menyebut apakah ada kepastian bahwa Anies akan menjadi capres pada kontestasi nasional mendatang.

"Apakah itu (Anies sebagai capres) sudah pasti? Itu saya tanya. Apakah sudah pasti? Ya namanya masih matching, pengen nyari-nyari itu pasti berproses terus. Kita tunggu saja," ujar Lodewijk.

Ia mengatakan, proses tersebut juga masih terjadi kepada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ungkapnya, saat ini ketiga partai masih membicarakan visi dan misi bersama.

"Saya katakan KIB itu punya chapter-chapter yang harus dibahas lah. Chapter sekarang kita bicara visi-misi," ujar wakil ketua DPR itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengakui, partai berlambang kepala banteng itu masih menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan sikapnya pada Pilpres 2024. Saat ini, PDIP disebutnya tak grusa-grusu jelang kontestasi nasional 14 Februari 2024 itu.

"Kami kan menghitung momentum yang tepat, kalkulasi yang matang, berita hari ini saja dalam mengurus sungai kita tidak beres. Kita untuk mengurus stunting, masa jadi persoalan mendasar, jadi ancaman masa depan kita," ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

"Sehingga PDI Perjuangan itu bertindak itu hati-hati, kalkulasi, tidak grusa-grusu, dan segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik," sambungnya.

Keputusan terkait sosok yang akan diusung sebagai capres oleh PDIP merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Momentum pengumumannya juga akan mempertimbangkan kondisi Indonesia saat ini.

"Inilah yang kemudian dilakukan dengan melihat berbagai aspek-aspek persoalan perekonomian kita, aspek internasional, aspek kesiapan seluruh jajaran partai dan yang tidak kalah pentingnya adalah momentum, dan ini semua harus dilakukan secara detail. Sehingga untuk urusan pemimpin, ukurannya bukan cepat tidaknya, ukurannya pada kualitas dari pemimpin tersebut," ujar Hasto.

PDIP sendiri dipastikannya akan menjalin kerja sama politik yang disebutnya sebagai bagian dari gotong royong. Namun ada satu yang dipastikannya, partainya tak akan bergabung dengan koalisi pengusung sosok yang disebut sebagai antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Anies Baswedan.

"Karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, tidak mungkin bergabung. Karena kita lihat dari Jakarta tidak ada kesinambungan, ini Mas Jarot saksinya, mana ada kesinambungan," ujar Hasto.

Ia juga tak ambil pusing dengan Anies yang telah melakukan sosialisasi politik ke berbagai wilayah di Indonesia. Sebab, PDIP bergerak bersama rakyat dan terbukti ketika berhasil memenangkan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019.

"Jadi pergerakannya kolektif, bukan orang per orang. Kali orang per orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak hutang," ujar Hasto.

Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti memprediksi, setidaknya akanada tiga pasangan capres dan tiga koalisi yang bertanding pada 2024. Ada pasangan dan koalisi pendukung dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Ia merasa, Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, tidak akan berganti posisi dan tetap mengusung Anies Baswedan. Kemudian, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Golkar, PAN dan PPP, diprediksi akan mengusung Ganjar Pranowo.

Terakhir, Koalisi Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Ia berpendapat, jika melihat kode-kode yang disampaikan partai-partai di KIB, terutama PAN dan PPP, mereka mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir.

"Saya merasa kalau PDIP tidak mengumumkan Puan sampai Maret ini artinya petunjuk besar Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai capres," kata Ray, Rabu (1/3/2023).

Apalagi, ia melihat, 2-3 bulan terakhir setelah dipanggil Megawati, serangan-serangan ke Ganjar itu dari internal PDIP relatif menurun. Bahkan, Ganjar Pranowo sendiri tampak tidak lagi seperti cawe cawe mencari dukungan.

Kemungkinan sudah ada kesepakatan akan diusung tapi diminta tidak genit-genit lagi di luar. Menariknya, Ray menilai, ketika Jokowi Mania (Joman) menarik dukungan dari Ganjar malah terlihat banyak pembelaan datang dari internal PDIP.

Dari sana, terlihat PDIP sudah mulai menarik perhatian mereka ke Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sendiri tampak tidak lagi berambisi untuk dicalonkan. Puan terlihat seperti tidak lagi berusaha keras untuk dikenal oleh publik luas.

"Petunjuk paling kuat Maret ini, kalau PDIP tidak pula menyebutkan Puan sebagai capres atau cawapres, artinya 80 persen suara akan masuk ke Ganjar Pranowo," ujar Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika