Pihak SMAN 8 Garut Bingung Tunggu Kepastian Proyek Tol

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Pihak SMA Negeri (SMAN) 8 di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menunggu kepastian soal rencana pembangunan proyek jalan tol. Pasalnya, pihak sekolah sempat mendapat kabar bangunan SMAN 8 akan terdampak proyek jalan tol itu.

Proyek yang dimaksud adalah pembangunan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), yang melintasi wilayah Kabupaten Garut. Kepala SMAN 8 Garut, Jujun, mengaku sudah sejak beberapa tahun lalu mendapat kabar soal rencana pembangunan jalan tol tersebut, yang disebut akan berdampak pada bangunan SMAN 8. Namun, ia mengaku belum mendapat kepastiannya.

Karena belum mendapat kepastian, Jujun mengatakan, pihaknya belum berani mendorong pembangunan sekolah atau memperbaiki bangunan sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Pasalnya, jika sudah dibangun, kata dia, dikhawatirkan malah akan dihancurkan karena terdampak proyek tol.

“Kami jadi bingung. Jadi, enggak ada kepastian itu. Sekolah lain berupaya dapat bantuan fisik, kita terkendala masalah jalan tol, takut dibongkar lagi,” kata Jujun.

Jujun menjelaskan, SMAN 8 Garut ini berdiri sejak 1990. Luas lahan sekolahnya disebut hampir satu hektare, dengan jumlah siswa 860 orang. Sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar, kata dia, pihaknya hanya mengikuti kebijakan pemerintah untuk mendukung program pembangunan jalan tol.

Namun, Jujun mengatakan, apabila bangunan SMAN 8 Garut memang terdampak proyek jalan tol, diharapkan tempat relokasinya nanti mudah dijangkau oleh para siswa. “Syaratnya, tempatnya strategis lagi. Sekolah ini kan (sekarang) mudah dijangkau oleh angkutan umum. Kalau di tempat lain agak susah, terutama akses jalan. Keinginan ada pengganti lebih luas lagi,” katanya.

Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Enjang Tedi meninjau SMAN 8 Garut, Selasa (14/3/2023). Ia mendorong pemerintah mencari lokasi pengganti yang ideal bagi bangunan sekolah yang terdampak proyek Tol Getaci.

“Kalau nanti ada relokasi karena akan terkena dampak pembangunan jalan tol, maka sekolah harus pindah, kami minta pemerintah ke depan sekolah ini boleh pindah setelah ada lokasi baru yang ideal,” kata Enjang.

Enjang mengatakan, pemerintah mesti memprioritaskan rencana relokasi bangunan sekolah yang akan terdampak proyek jalan tol. Jangan sampai bangunan sekolah terlebih dahulu dihancurkan sebelum ada rencana relokasi.

“Itu harus segera ada kepastian. Karena, kalau tidak ada kepastian, akan bingung. Tempat relokasinya harus ada lebih dulu, baru bisa pindah kalau sarana dan prasarananya sudah selesai,” katanya.

Untuk sekolah yang mesti direlokasi karena terdampak pembangunan infrastruktur, Enjang berharap lokasi barunya mudah diakses. Diharapkan bangunan sekolah barunya pun lebih baik, nyaman dan aman bagi siswa, juga tenaga pendidik.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua bahwa pembangunan infrastruktur itu jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar,” kata Enjang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika