Pemilu 2024 Masih tak Pasti, DPR Ingatkan KPU Respons Serius Upaya-Upaya Penundaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, situasi politik Indonesia saat ini dihinggapi oleh kegamangan dan ketidakpastian. Sebab pada setiap waktunya, ada saja upaya-upaya yang terkesan dilakukan untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Menurutnya, ketidakpastian tersebut membutuhkan penyelenggara Pemilu 2024, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan berintegritas. Jangan sampai para penyelenggara pemilu justru menjadi pihak yang terlibat dalam upaya-upaya tersebut.

"Sekali lagi kalau penyelenggaranya terlibat dalam soal ini, baik secara vulgar atau sembunyi-sembunyi, baik secara formal maupun omongan-omongan ke orang per orang bahwa pemilunya belum pasti," ujar Saan dalam rapat kerja dengan KPU, Rabu (15/3.2023).

"Kalau itu (upaya penundaan Pemilu 2024) datangnya dari penyelenggara, repot kita semua, karena bentengnya," sambungnya.

Jelasnya, ketidakpastian tersebut membuat partai politik dihadapkan pada kesulitan dalam strategi persiapan Pemilu 2024. Padahal, pesta demokrasi tersebut akan digelar kurang dari setahun lagi pada 14 Februari 2024.

"Ini belum selesai, masih ada bayang-bayang ketidakpastian soal penundaan. Nah saya ingin menekankan pada situasi seperti ini, tentu yang menjadi bentengnya adalah yang utama adalah penyelenggara," ujar Saan.

KPU, tegas Saan, harus menjadi benteng perlawanan dari upaya-upaya penundaan Pemilu 2024. Lembaga yang dipimpin oleh Hasyim Asy'ari itu harus harus mengedepankan independensi dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan.

"Firm tegas sikapnya, terjaga integritasnya, kredibilitasnya, dan yang paling penting kemandiriannya. Kalau dia terseret dalam pusaran ini, nah celaka semua. Jadi supaya tidak terseret dalam pusaran, maka tadi, independensi, bukan hanya soal kelembagaannya, tapi individu anggota penyelenggara itu sendiri," ujar Saan.

"Ini yang pertama saya ingatkan terus-menerus, karena kita tidak ingin tercatat dalam sebuah sejarah di era kita lah sistem politik kita jadi tidak menentu," sambung politikus Partai Nasdem itu.

Dalam rapat yang sama, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya saat ini tengah menghadapi Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) di tiga jalur hukum sekaligus. Salah satunya jalur gugatan perdata di PN Jakpus yang putusannya memerintahkan penundaan Pemilu 2024.

"Pada situasi sekarang ini, kami berhadapan dengan Partai Prima itu tiga jalur (hukum)," kata Hasyim saat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Hasyim menjelaskan, jalur pertama berkaitan dengan gugatan Prima di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 468/G/SPPU/2022/PTUN.JKT. Dalam gugatan ini, Prima meminta PTUN Jakarta membatalkan SK penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 dan memerintahkan KPU RI menetapkan Prima sebagai peserta Pemilu. 

PTUN memutuskan tidak menerima gugatan tersebut. Akan tetapi, Prima mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. "Mereka mengajukan Memori PK ke Mahkamah Agung, sehingga KPU menyikapi dengan mengajukan Kontra Memori PK," kata Hasyim.

Jalur kedua terkait gugatan perdata yang dilayangkan Prima di PN Jakpus. Atas perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst itu, majelis hakim memutuskan menghukum KPU RI menghentikan tahapan Pemilu 2024 dan mengulang semua tahapan sedari awal dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Artinya, pemilu yang sejatinya digelar 14 Februari 2024 ditunda ke Juli 2025. 

"Terkait putusan PN Jakpus perkara nomor 757, kami mengajukan upaya hukum banding dan mengajukan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi," kata Hasyim.

Jalur ketiga adalah laporan dugaan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Prima pada 8 Maret 2023 melaporkan KPU RI karena diduga melakukan pelanggaran administrasi saat melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap Prima. Dalam petitumnya, Prima meminta Bawaslu memerintahkan KPU menetapkan partai baru itu sebagai peserta pemilu. Bawaslu kini masih menyidangkan perkara ini.

"Jadi kami ini berhadapan dengan Partai Prima sampai saat ini melalui tiga jalur tersebut," kata Hasyim menekankan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika