Disperindag Jabar Data Pasar Thrifting

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memantau aktivitas pasar thrifting di kabupaten/kota. Pemantauan dilakukan menindaklanjuti ketentuan pemerintah pusat yang melarang impor pakaian bekas.

Kepala Disperindag Provinsi Jabar Noneng Komara Nengsih mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi bersama dinas terkait di kabupaten/kota. “Sudah kita kumpulkan dan rapat, sekaligus kita mendata apakah ada pasar thrifting seperti Pasar Gedebage, Kota Bandung, di daerah lain,” kata Noneng, Senin (27/3/2023).

Noneng mengatakan, Disperindag Jabar juga berkoordinasi dengan jajaran Bea dan Cukai untuk menelusuri dugaan upaya penyelundupan pakaian bekas hasil impor ke wilayah Jabar. “Impor ini kewenangan pusat. Dari Bea Cukai juga mengatakan tidak ada pelabuhan di Jabar yang bisa menjadi jalur tikus thrifting,” ujar dia.

Larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. “Ini larangannya jelas soal impor, bukan larangan perdagangan di dalam negeri,” kata Noneng.

Terkait Pasar Cimol Gedebage, Kota Bandung, Noneng mengatakan, Disperindag Jabar bersama jajaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan penegak hukum sudah menginvestigasi praktik thrifting di sana. “Kemendag juga sudah mengetahui kalau yang di Gedebage ini lebih banyak penjual, yang menjual produk orang lain, mereka bukan importir,” katanya.

Meski demikian, Noneng mengatakan, pihaknya akan berupaya melakukan pembinaan terhadap para pedagang. Khususnya mengenai keamanan produk pakaian bekas hasil impor. Selain itu, ada sosialisasi juga kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas. “Menurut Kemendag juga ada semacam bakteri dari pakaian bekas ini yang sulit dihilangkan,” ujar dia.

Sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengikuti arahan pemerintah pusat terkait larangan impor pakaian bekas. Menurut dia, peredaran pakaian bekas hasil impor ini dinilai dapat mengganggu usaha mikro lokal.

“Saya mendukung apa yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan, sehingga ekonomi lokal, produksi lokal, harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Ridwan Kamil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika