Gubernur BI Ungkap Tiga Cara Inovatif Dongkrak Inklusi Keuangan
Inklusi keuangan di Tanah Air pada 2022 sudah mencapai 85 persen.
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan, ada tiga cara inovatif untuk mendongkrak inklusi keuangan di Tanah Air yang pada 2022 sudah mencapai 85 persen. Sementara, literasi atau pemahaman keuangan masih perlu terus ditingkatkan.
"Mengembangkan ekosistem terintegrasi, akselerasi digitalisasi, dan meningkatkan literasi keuangan serta perlindungan konsumen," kata Perry Warjiyo di sela pertemuan Menteri Keuangan ASEAN dan Gubernur Bank Sentral di Nusa Dua, Bali, Selasa (29/3/2023).
Menurut dia, cara pertama adalah dengan mengembangkan ekosistem terintegrasi untuk mendukung pelaku usaha kecil melalui pengembangan klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Cara itu sudah diterapkan oleh Bank Indonesia yang memiliki sekitar 3.000 UMKM binaan melalui 46 kantor perwakilan untuk meningkatkan skala pelaku usaha.
Pembinaan klaster yang dilakukan dengan memberikan pendampingan teknis, kewirausahaan, peningkatan produk dan mendekatkan pelaku usaha kepada ekosistem yang lebih besar. Dari sisi permodalan, lanjut dia, bank sentral membuat kebijakan di antaranya berupa insentif fiskal sehingga pelaku usaha dapat diberikan subsidi bunga dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Cara kedua, lanjut dia, akselerasi digitalisasi salah satunya melalui pemanfaatan sistem pembayaran cepat, QRIS sejak 2019. Bos bank sentral menyebutkan pada 2022 tercatat sebanyak 30 juta pengguna QRIS. Sebanyak 80 persen di antaranya adalah pelaku UMKM.
Tahun ini, pihaknya menargetkan sebanyak 45 juta pengguna QRIS, yang diproyeksi masih didominasi pelaku UMKM. Meski begitu, lanjut dia, pemanfaatan QRIS masih terus didorong karena ada sekitar 65 juta pelaku usaha mikro dan kecil di Tanah Air.
Di sisi lain, kinerja transaksi digital juga dapat menjadi salah satu cara inovatif dalam penilaian kredit kepada calon debitur untuk mendapatkan akses keuangan dalam mengembangkan usaha. Selanjutnya, cara terakhir yakni literasi keuangan dan perlindungan konsumen.
Perry menjelaskan, masih banyak pelaku UMKM di Indonesia yang membutuhkan pemahaman produk dan layanan keuangan. Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi digitalisasi juga berkaitan dengan keamanan siber khususnya menghindari penyalahgunaan data pribadi.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tingkat literasi keuangan di Indonesia pada 2022 mencapai 85 persen atau naik dibandingkan 2019 mencapai 76 persen. Sedangkan literasi keuangan di Indonesia pada 2022 mencapai 49,6 persen atau meningkat dibandingkan 2019 mencapai 38 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika