Pengamat Ungkap Anies Butuh Dukungan dari Cawapres NU, Tapi ....
Elektabilitas Anies dinilai masih tertinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, elektabilitas Anies Baswedan memang cukup kuat di Sumatra, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Bahkan, berpeluang mengambil ceruk pemilih DI Yogyakarta.
Apalagi, Anies asli kelahiran Yogya dan jaringan komunitasnya masih relatif terjaga. Namun, elektabilitas Anies masih tertinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki populasi daftar pemilih tetap (DPT) besar secara nasional.
Untuk bisa meningkatkan elektabilitas Anies di Jateng dan Jatim, maka salah satu solusinya tokoh cawapres dari Nahdlatul Ulama (NU). Anies butuh pula penguatan dari Nahdliyyin untuk menguatkan narasi moderatisme keislaman dan keindonesiaan.
"Sehingga, Anies bisa menghentikan serangan politik lawan yang menyerangnya dengan narasi politik identitas," kata Khoirul, Rabu (29/3).
Namun, ia merasa, basis pemilih loyal Nahdliyyin sering tidak terkonsolidasi secara masif. Walau, dukungan Nahdliyyin yang memiliki populasi besar, khususnya di Jawa, memang memiliki dampak besar terhadap pemenangan capres-cawapres.
Dengan literasi politik yang lebih baik dan merujuk Pemilu 2004-2019, Nahdliyyin umumnya terdiaspora dan terdistribusi merata ke ragam pasangan capres-cawapres. Khoirul mengingatkan, kondisi seperti itu pernah terjadi pada Pilpres 2004 lalu.
"Itulah mengapa ketika Megawati yang berstatus incumbent maju Pilpres bersama Ketum PBNU aktif, KH Hasyim Muzadi, pada Pilpres 2004, akhirnya tetap kalah oleh pasangan SBY-JK yang notabene merupakan warga kultural Nahdliyyin itu sendiri," ujar Khoirul.
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina ini menerangkan, saat ini belum ada nama-nama politisi Nahdliyyin yang memiliki bekal elektabilitas memadai. Ketum PKB sendiri, Muhaimin Iskandar, tetap memiliki elektabilitas yang belum memadai.
Sedangkan, Menkopolhukam, Mahfud MD tidak memiliki kendaraan politik riil di parlemen yang siap menjamin dan mendukung. Lalu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, masih memiliki kendala isu hukum yang berpotensi menjegalnya.
Khoirul menerangkan, jika Nasdem ingin terus mendorong nama Khofifah untuk mendampingi Anies, Nasdem akan terganjal oleh posisinya sebagai sponsor utama pencapresan Anies. Pasalnya, Nasdem sebelumnya sudah menentukan sosok capres.
"Jika ingin memaksakan menentukan cawapres sekaligus, itu berpotensi melukai Demokrat dan PKS. Artinya, tidak ada kesetaraan dalam koalisi karena seolah hak politik Demokrat dan PKS diambil alih dan dikendalikan penuh oleh Nasdem," kata Khoirul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika