KPK Bantah Isu Sejumlah Penyidik Mogok Kerja

Aksi mogok disebut terjadi usai Endar Priantoro dicopot dari direktur penyelidikan.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sejumlah mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa membawa poster saat berunjuk rasa menolak sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang secara sepihak memecat Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK Brigjen Pol Endar Priantoro di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/4/2023). Mereka menuntut Dewan Pengawas KPK untuk memberikan sangsi kepada Firli karena dinilai telah bersikap otoriter dan membawa KPK terlibat dalam politik praktis.
Rep: Flori Sidebang Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya isu sejumlah penyidik di lembaga antirasuah ini yang mogok kerja. Aksi itu disebut terjadi usai Brigjen Endar Priantoro dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Baca Juga


Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, KPK dan Polri justru saling menguatkan. "Terkait isu mogok kerja, Polri dengan KPK tentunya sebagai lembaga penegak hukum itu saling menguatkan satu sama lain. Dalam hal ini, khususnya dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi," kata Asep di Jakarta, Ahad (9/4/2023).

"Jadi tidak pernah ada Polri dengan KPK itu saling mereduksi satu sama lain atau melemahkan, tidak. Jadi semuanya saling menguatkan," tambah dia menegaskan.

Asep mencontohkan, dalam proses operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, KPK dan Polri menjalin kerja sama yang baik. Dia menyebut, tim penyidik KPK dibantu aparat kepolisian mengamankan tersangka yang terjaring dalam operasi senyap ini."Saya monitor langsung, setelah diamankan para tersangka ini kemudian di satu pulau. Itu di situa ada pemerintahan kabupaten, kemudian tentunya ada polres. Nah, pihak yang diamankan ini dibawa ke polres. Ini bentuk dari sinergitas," jelas Asep.

Selain itu, sambung Asep, diperoleh informasi bahwa ada pergerakan dari simpatisan Muhammad Adil. Sehingga ia berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjaga keamanan penyidik dan tersangka.

"Ketika saya berkoordinasi dengan Kapolres Meranti, dia menyarankan bahwa perlu digeser untuk keamanan sehingga kami memutuskan menggeser tim beserta tersangka ini ke Polres Siak. Ini menggunakan speed boat, pindah ke Polres Siak," ungkap Asep.

"Di sana, Kapolres Siak juga sudah menyiapkan tempat dan yang lainnya untuk tim dari KPK yang akan hadir. Artinya, di sini tidak ada saling mereduksi, justru ini adalah merupakan kerja kerja bersama dari aparat penegak hukum, baik Polri maupun KPK," imbuh dia.

Asep menilai, OTT Bupati Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa KPK dan Polri tetap solid. Sehingga bisa tetap bersinergi dalam memberantas korupsi.

"Ini membuktikan bahwa kita solid, Polri maupun KPK, seperti itu. Dan tentunya ini juga berkat dukungan dari seluruh masyarakat terhadap kami," ujar Asep.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler