Pengamat Kritik MTI Sarankan Pemerintah Larang Masyarakat Mudik Naik Motor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono menentang larangan mudik hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah dengan menggunakan sepeda motor, yang sempat diusulkan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tony Darmanto. Menurut dia, usulan MTI pusat kepada pemerintah tersebut tidak solutif.

Anggota DPR periode 2014-2019 tersebut menilai, jika pemerintah mengabulkan larangan mudik menggunakan sepeda motor maka kebijakan itu tidak prorakyat kecil. Dia pun membantah jika sepeda motor dikategorikan sebagai alat transportasi paling berisiko dan rentan kecelakaan.

"Saat ini transportasi publik darat, baik bus dan transportasi publik lanjutan maupun kereta api dinilai oleh masyarakat tarifnya sangat mahal serta ketersediaan kapasitas muat sangat terbatas dan bahkan keselamatan transportasi publik pun masih belum terjamin dengan baik, terbukti masih banyak kecelakaan transportasi publik di jalan raya," kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Bambang memaparkan, jumlah sepeda motor sesuai data Korlantas Polri pada 2022 sebanyak 125,3 juta unit. Apabila dalam satu hari mereka berjalan lima trip berarti ada 625 juta trip setiap hari atau 225 miliar perjalanan setiap tahun. Sedangkan sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) kecelakaan lalu lintas yang ada di Indonesia dalam satu tahun pada 2022 sebanyak 6.700 kasus kecelakaan dan 452 korban tewas.

Jumlah itu, kata Bambang, angkanya relatif sangat kecil jika diasumsikan 70 persen jumlah kecelakaan tersebut disumbang sepeda motor. Berarti, dia menambahkan, sepeda motor hanya menyumbangkan 4.200 kecelakaan dan 316 tewas sepanjang tahun lalu.

"Bila dibandingkan dengan jumlah trip pertahunnya sehingga bisa dikatakan bahwa transportasi sepeda motor adalah transportasi yang paling aman di Indonesia bahkan di dunia karena rasio kecelakaan dibanding trip hanya 4.200 dibagi 225 miliar dikali 100 persen adalah 0,0000000186 atau 186 per 10 juta persen," ucap Bambang.

Menurut dia, tarif transportasi publik di Indonesia terbilang mahal. Hal itu dipicu harga bahan bakar minyak yang tinggi, serta harga maupun pajak suku cadang kendaraan yang sangat tinggi dibanding dengan negara di ASEAN, dan bahkan di dunia. Belum lagi, sambung dia, Iklim usaha yang kurang kondusif, akibat ekonomi biaya tinggi.

"Pungutan dari oknum dan lainnya serta banyaknya jalan raya di Indonesia yang rusak sesuai data BPS 31,9 persen jalan raya yang rusak bahkan rusak berat 15,9 persen misalnya di Sumatra, Kalimantan, dan Papua yang mengakibatkan komponen spare part transportasi publik menjadi cepat rusak dan begitu banyak kejahatan di jalan raya juga aksi pelemparan batu kepada transportasi publik yang marak terjadi," ucap Bambang.

Bahkan, menurut alumnus teknik perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tersebut, penumpang di terminal juga masih sulit untuk bisa menghindar dari calo. Belum lagi, banyak kejahatan, seperti copet, penipuan, dan lainnya di terminal yang menyasar penumpang.

"Apalagi kalau kita melihat jumlah pemudik kita rencananya adalah sekitar 123 juta pemudik di tahun 2023 dengan ketersediaan bus sesuai dengan data Kementerian Perhubungan yang hanya sebesar 213 ribu untuk seluruh Indonesia adalah jumlah yang tidak cukup untuk bisa mengantisipasi total pemudik yang ada di Indonesia," ujar Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika