Perusahaan Istri PM Inggris Terima Insentif dari Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menghadapi penyelidikan oleh parlemen mengenai keterkaitannya dengan perusahaan milik istrinya, Akshata Murty. Juru bicara Sunak mengatakan, perdana menteri akan kooperatif dengan komisaris parlemen dalam penyelidikan tersebut.

Sunak sedang diselidiki terkait deklarasi kepentingan secara terbuka dan jujur di bawah aturan yang ditetapkan oleh komisaris standar parlemen. Penyelidikan tersebut berkaitan dengan perusahaan pengasuhan anak yang dimiliki istrinya. Komisaris akan memutuskan apakah seorang anggota parlemen telah melanggar aturan setelah penyelidikan.

Istri Sunak memegang saham di perusahaan pengasuhan anak yang mendapatkan insentif anggaran dari pemerintah. Para Maret lalu, Sunak menghadapi pertanyaan tentang saham yang dipegang istrinya di Koru Kids, yaitu sebuah agen pengasuhan anak yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan baru yang diluncurkan pada musim semi.

Menteri Keuangan Inggris, Jeremy Hunt mengumumkan percontohan pembayaran baru untuk pengasuh anak. Murty terdaftar sebagai pemegang saham di Koru Kids. Percontohan bonus untuk pengasuh anak diumumkan dalam Anggaran Pemerintah pada 15 Maret sebagai bagian dari perombakan pengasuhan anak oleh pemerintah.

Hunt mengatakan pemerintah akan memberikan pembayaran insentif sebesar 600 poundsterling untuk profesi pengasuh anak independen. Sementara insentif bagi pengasuh anak yang bergabung melalui agen mendapatkan insentif lebih tinggi yaitu 1.200 poudsterling.

Proyek percontohan ini dapat meningkatkan jumlah profesi pengasuh anak dan menghasilkan lebih banyak bisnis untuk agen perusahaan seperti Koru Kids. Koru Kids terdaftar sebagai salah satu dari enam agen pengasuh anak di situs web pemerintah.

Di situs webnya, Koru Kids menyambut baik reformasi pemerintah. Perusahaan mengatakan, insentif baru yang terbuka untuk pengasuh anak sangat bagus. Situs web tersebut mengatakan pengasuh anak baru akan mendapatkan bonus sebesar 1.200 poundsterling jika mereka mendaftar melalui agen seperti Koru Kids yang menawarkan komunitas, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan.

Sunak tidak menyebutkan hubungan antara Murty dengan Koru Kids ketika dia diinterogasi oleh anggota parlemen atas kebijakan pengasuhan anak dalam sidang komite parlemen pada 28 Maret.

Dalam sepucuk surat kepada komite, yang dikirim beberapa hari setelah sidang, Sunak mengatakan, kepemilikan saham istrinya telah diumumkan ke Kantor Kabinet dan pernyataan kepentingan para menteri yang diperbarui akan segera dikeluarkan. Dalam suratnya, Sunak mengatakan daftar kepentingan menteri bertujuan untuk menghindari atau mengurangi potensi konflik kepentingan.

Daftar kepentingan menteri terpisah dari daftar kepentingan anggota parlemen, yang mengatakan bahwa para anggota harus selalu mempertimbangkan apakah mereka memiliki konflik kepentingan. Daftar tersebut belum diperbarui selama hampir satu tahun dan terakhir disusun oleh Lord Geidt, yang mengundurkan diri sebagai penasihat etika mantan perdana menteri Boris Johnson.

"Perdana menteri telah menyatakan dalam tanggapannya kepada Komite Penghubung bahwa dia yakin proses yang tepat telah diikuti untuk menghindari atau mengurangi potensi konflik kepentingan, dan bahwa kepentingan pasangan atau mitra perdana menteri bukanlah sesuatu yang akan mempengaruhi tindakan mereka baik sebagai menteri atau sebagai anggota parlemen," kata juru bicara Sunak, dilaporkan BBC, Senin (17/4/2023).

Wakil pemimpin Partai Buruh Angela Rayner MP mengatakan kegagalan untuk memperbarui aturan atau menerbitkan daftar kepentingan menteri telah meninggalkan lubang hitam transparansi yang memungkinkan perdana menteri dan orang-orang yang ditunjuknya menghindari pengawasan yang tepat atas urusan mereka. "Jika Rishi Sunak tidak menyembunyikan apa pun, dia harus berkomitmen untuk menerbitkan daftar tersebut sebelum pemilihan Mei sehingga publik dapat melihat sendiri," ujarnya.

Pembaruan di situs website komisioner mengatakan, Sunak sedang diselidiki berdasarkan paragraf 6 kode etik untuk anggota parlemen. Komisaris standar adalah petugas independen yang menyelidiki tuduhan bahwa anggota parlemen telah melanggar kode etik Parlemen.

"Anggota harus selalu terbuka dan jujur ​​dalam menyatakan kepentingan apa pun yang relevan dalam proses apa pun di DPR atau komitenya, dan dalam komunikasi apa pun dengan menteri, anggota, pejabat publik, atau pemegang jabatan publik," ujar pernyataan komisaris standar dalam situs websitenya.

Setelah penyelidikan, jika pengawas menganggap tuduhan tersebut merupakan pelanggaran kode etik, mereka dapat mengajukan kasus tersebut ke hadapan anggota parlemen yang duduk di Komite Standar, yang dapat memutuskan sanksi apa pun. Melanggar aturan tentang standar dapat menyebabkan konsekuensi serius bagi beberapa anggota parlemen, termasuk penangguhan dari House of Commons.  Ada banyak investigasi seperti ini setiap tahun, tetapi sebagian besar diakhiri dengan peringatan kecil dari komisaris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika