Komisaris Parlemen Selidiki Perusahaan Istri PM Inggris

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Komisaris Standar Parlemen sedang menyelidiki perusahaan istri Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang bergerak di sektor pengasuhan anak. Perusahaan tersebut disebut akan mendapat keuntungan dari kebijakan baru pemerintah. Komisaris Standar Parlemen memulai penyelidikan atas konflik kepentingan tersebut pada 13 April.

Partai-partai oposisi telah mempertanyakan laporan media bahwa istri Sunak, Akshata Murthy adalah pemegang saham di sebuah perusahaan yang akan mendapat keuntungan dari dukungan untuk sektor pengasuhan anak yang diumumkan dalam anggaran bulan Maret. Juru bicara Sunak membenarkan bahwa, penyelidikan komisaris parlemen tersebut terkait dengan perusahaan pengasuhan anak.

"Kami dengan senang hati membantu komisaris untuk mengklarifikasi bagaimana ini telah dinyatakan secara transparan sebagai kepentingan menteri," kata juru bicara Sunak.

Sunak yang mulai menjabat pada Oktober berjanji untuk memimpin pemerintahan dengan integritas di setiap tingkatan. Dia berusaha untuk menghidupkan kembali keberuntungan partainya menjelang pemilihan nasional tahun depan.

Sunak dan Murthy adalah penghuni Downing Street terkaya yang pernah ada. Murthy adalah putri salah satu pendiri raksasa IT, India Infosys dan memiliki sekitar 0,9 persen saham perusahaan yang bernilai hampir 600 juta dolar AS berdasarkan harga saham pada Senin (17/4/2023).

Pasangan itu menghadapi kritik dan kemarahan publik saat Sunak menjadi menteri keuangan atas status pajak tidak berdomisili terhadap Murthy. Dengan status tersebut, maka Murthy tidak membayar pajak di Inggris atas penghasilannya di luar negeri.  Dia kemudian menyerahkan statusnya dan mengatakan akan membayar pajak di Inggris atas pendapatan globalnya.

Komisaris Standar Parlemen tidak memberikan rincian penyelidikan. Komisaris ini bertanggung jawab atas kode etik House of Commons dan menyelidiki dugaan pelanggaran.

Di bawah kode etik, anggota parlemen harus memberikan informasi tentang kepentingan keuangan yang dianggap dapat memengaruhi pekerjaan mereka di parlemen. Jika investigasi menemukan pelanggaran, Komisaris dapat meminta Sunak untuk meminta maaf dan menetapkan langkah-langkah untuk menghindari kesalahan di masa mendatang, atau merujuknya ke komite yang memiliki wewenang untuk menangguhkan atau mengeluarkannya dari parlemen.

Wakil pemimpin oposisi Partai Buruh Angela Rayner mengatakan, Sunak harus menerbitkan daftar kepentingan menteri yang diperbarui sebelum pemilihan bulan depan. Menurut Rayner, jika Sunak tidak melakukannya maka akan meninggalkan lubang hitam transparansi yang memungkinkan perdana menteri dan orang-orang yang dia tunjuk untuk mengelak dari pengawasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika