Ketika Adian Napitupulu Remehkan Prabowo, tak Pernah Menang, Bukan Lawan Sepantar Ganjar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP yang juga Koordinator Pemenangan Ganjar Adian Napitupulu menganggap remeh keunggulan Prabowo Subianto dalam survei Poltracking. 

Bagi Adian, Prabowo bukanlah lawan sepantar bagi gubernur Jawa Tengah, Ganjar, dalam Pilpres 2024.  Prabowo tidak pernah menang dalam persaingan Pilpres. "Kita harus diadu dengan yang sepantar," ujarnya, Jumat (28/4/2023).

Seperti diketahui Prabowo Subianto telah dua kali mengikuti Pilpres. Pada pemilihan presiden 2014, Prabowo bersanding dengan Hatta Rajasa. Namun akhirnya kalah dengan pasangan Jokowi-JK. 

Pada 2019, Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno maju lagi. Namun ia tetap keok. Jauh sebelum itu, Prabowo juga sempat berpasangan dengan Megawati dalam posisi sebagai cawapres. Namun ia juga kalah. 

"Mungkin Prabowo punya kemampuan memenangkan orang, tapi tidak punya kemampuan memenangkan dirinya. Tidak bermaksud angkuh, tidak bermaksud merendahkan, cuma bisa tidak kita dapatkan lawan yang seimbang," kata Adian, Jumat (28/4).  

Hasil survei Poltracking Indonesia pada April 2023 mencatat Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Survei digelar pada 9-15 April 2023.

Prabowo Subianto memperoleh angka elektabilitas 30,1 persen, Ganjar Pranowo 28,3 persen dan Anies Baswedan 20,4 persen. Survei digelar sebelum deklarasi Ganjar oleh PDIP. 

Prabowo tetap bersikukuh akan maju sebagai capres pada 2024. Ia mengaku akan melaksanakan keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) partai berlambang kepala garuda itu pada Agustus 2022.

Belum tapi siapa yang akan menjadi cawapresnya ke depan. Namun nama Ketum PKB, Muhaimin Iskandar, termasuk yang menjadi sorotan. 

"Kita yakin dan optimis akan terus bersama-sama partai-partai yang bergabung dan InsyaAllah ke depan. Kita akan bekerja lebih keras lagi agar koalisi ini sampai pada pilpres dengan hasil kemenangan yang kita harapkan," ujar Muhaimin di kediaman Prabowo, Jakarta, Jumat (29/4) malam.

Partai Gerindra saat ini sudah meneken kerja sama politik dengan PKB, yang dinamakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Adapun keputusan terkait Pilpres 2024 berada di tangan dua ketua umum, yakni Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa dinamika politik saat ini masih sangat dinamis jelang pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dibuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Termasuk peluang kembali berhadapannya Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Dalam sistem politik kita itu berhadapan biasa, beriringan biasa, bergandengan tangan biasa. Itu semua sahabat, saudara kita, kawan seperjuangan kita dalam memajukan bangsa dan negara," ujar Muzani di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Ahad (23/4).

Ia juga menghargai PDIP yang telah mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Partai Gerindra sendiri juga kembali mendorong ketua umumnya, Prabowo Subianto untuk berkontestasi di Pilpres 2024.

"Kita dengan PDIP sama, kita dengan PDIP kadang-kadang berbeda, demikian juga dengan partai-partai lain, jadi tidak ada problem. Itu adalah hak PDIP untuk mencalonkan tokoh, kader atau nama siapapun jadi capresnya," ujar Muzani.

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Indaru Setyo Nurprojo melihat ada tiga capres yang akan tampil pada Pemilu 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. "Kalau cuma dua calon, yakni Mas Ganjar dan Pak Prabowo, itu hanya sekadar pemilu-pemiluan," kata Indaru.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijawalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika