Peluang Prabowo Berpasangan dengan Anies Menurut Pengamat
Bisa saja Anies tidak bisa jadi capres lalu jadi cawapresnya Prabowo.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar
Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa (2/5/2023) bersilaturahmi dengan mantan wakil presiden, Jusuf Kalla (JK). Pertemuan itu, memicu spekulasi peluang Prabowo berpasangan dengan mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pilpres 2024.
"Di politik itu serba mungkin, hanya berapa besar persentasenya," kata pengamat politik, Ujang Komarudin dihubungi di Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Menurut Ujang, dalam politik kawan bisa menjadi lawan, juga sebaliknya. Apalagi, hingga kini belum ada kejelasan dari Koalisi Perubahan tentang posisi Anies sebagai calon presiden (capres).
"Jadi, saya melihat bisa saja kalau Anies tidak bisa jadi capres. Misalnya, gagal jadi capres di Koalisi Perubahan, lalu menjadi cawapresnya Prabowo. Itu mungkin-mungkin saja dalam politik," jelasnya.
Menurut dia, politik selalu menghadirkan kejutan. Begitu juga pada 2024 ini, sangat sulit untuk ditebak.
"Karena tadi, batasnya tipis, antara kawan dan lawan, begitu juga sebaliknya. Bisa hari ini jadi kawan, besok jadi lawan," katanya menegaskan.
Di sisi lain, Ujang menilai Prabowo membutuhkan basis suara kalangan Islam. Dan hal itu ada pada Anies.
Menurut dia, berpasangan dengan Anies akan lebih rasional bagi Prabowo daripada dengan sosok yang lain. Selain itu, dia menilai pertemuan antara Prabowo dengan JK itu memungkinkan terjadi perjodohan antara Prabowo dan Anies.
Sementara bagi Anies, Ujang menyebut berpasangan dengan Prabowo juga bukan merupakan pilihan buruk. Apalagi, elektabilitas Anies yang belakangan stagnan dan tidak ada peningkatan meski sudah dideklarasikan oleh Nasdem dan partai koalisinya.
Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tertinggi dalam simulasi calon presiden (capres), baik dalam simulasi 34 nama semi terbuka, simulasi tertutup 10 nama, dan simulasi tertutup empat nama. Di bawah Prabowo ada nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
"Pak Prabowo sejak Januari 2023 sampai April itu terus mengalami penguatan," kata Direktur LSI Djayadi Hanan dalam Rilis Hasil Survei Nasional LSI: "Peta Elektoral Pilpres dan Antisipasi Putaran Kedua", dipantau dari kanal YouTube Lembaga Survei Indonesia, di Jakarta, Rabu (3/5/2023).
Dalam simulasi 34 nama semi terbuka, elektabilitas Prabowo mencapai 26,5 persen, diikuti dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas sebesar 24,9 persen, lalu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 19,8 persen. Lebih lanjut, pada simulasi tertutup 10 nama, elektabilitas Prabowo mencapai 28,3 persen, Ganjar sebesar 27,3 persen, dan Anies Baswedan 21 persen.
"Pak Ganjar cenderung mengalami penurunan atau pelemahan selama tiga atau empat bulan terakhir, sementara Pak Prabowo cenderung mengalami penguatan. Anies Baswedan mengalami sedikit penguatan dari Februari ke April, tetapi tidak setinggi Pak Prabowo," kata Djayadi.
Kemudian, dalam simulasi tertutup empat nama, Prabowo Subianto tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 33,1 persen, Ganjar Pranowo 31,8 persen, dan Anies Baswedan 25,3 persen.
"Puan Maharani 2,2 persen, 7,5 persen belum menjawab," ucapnya.
Partai Nasdem menegaskan, Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan terus menyerap aspirasi terkait sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya.
"Barang tentu dari diskusi-diskusi yang panjang akan menunjuk beberapa orang menjadi kandidat-kandidat. Sekarang saya kuantifisir saja, sekarang sudah ada lima kandidat yang sudah masuk," ujar Sugeng dalam diskusi yang digelar Partai Gelora, Rabu (3/5/2023).
Namun, ia enggan mengungkapkan lima kandidat cawapres yang satu di antaranya nanti akan mendampingi Anies Pilpres 2024. Sebutnya, itu merupakan bagian dari strategi koalisinya bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Siapa-siapanya sekali lagi secara etis belum bisa disebut eksplisit, bagian dari strategi kita, kita juga menunggu kandidat yang lain siapa. Sehingga nanti kita bisa ada pertimbangan-pertimbangan strategis sebelum kita menunjuk satu dan lain calon wakil presiden kita," ujar Sugeng.
Sugeng sendiri merupakan bagian dari tim kecil atau tim delapan Koalisi Perubahan yang merumuskan lima kriteria cawapres untuk Anies. Pertama adalah sosok yang secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah.
"Dua, figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Tiga, figur itu bisa menjaga keseimbangan koalisi," ujar perwakilan Anies, Sudirman Said di Kantor Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Keempat, sosok tersebut harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir adalah mampu bekerja sama sebagai dwitunggal, baik saat menghadapi Pilpres 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya.
"Itu kita timbang semuanya, dan mencari yang terbaik, mendengar masyarakat. InsyaAllah waktunya masih cukup, seluruh tahapan yang digambarkan dalam timeline dibicarakan dengan sangat terbuka," ujar Sudirman.
"Dan kita tidak punya kekhawatiran bahwa proses pencarian cawapres akan menemukan hambatan," sambung mantan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Berbicara terpisah, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, pertemuan dengan Partai Golkar adalah bentuk silaturahmi biasa. Mengingat pada pertemuan tersebut masih dalam rangka Idul Fitri 1444 H.
Jelasnya, setiap partai politik memiliki posisi berdirinya masing-masing. Partai Demokrat sendiri komitmen di Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal capres.
"Partai Demokrat senantiasa istiqomah dengan KKP yang semakin solid dan berkemajuan. Koalisi Perubahan bersifat inklusif, terbuka bagi partai manapun untuk berjuang bersama sepanjang memiliki platform yang sama," ujar Kamhar saat dihubungi, Selasa (2/5/2023).
Pertemuan antara petinggi Golkar dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta jajaran membuahkan sejumlah poin strategis. Di antaranya adalah tentang kolaborasi membangun bangsa setiap saat.
Kolaborasi harus strategis, didasarkan pada nilai dan ideologi kebangsaan. Kemudian memiliki pandangan yang sama serta optimisme bangsa ini akan maju dan unggul.
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menjelaskan pemilihan umum pada 2024 harus didasarkan pada kerja dalam kebersamaan. Meski perbedaan pilihan adalah keniscayaan, tapi kolaborasi untuk sama-sama mengaktualisasikan nilai dan pembangunan bangsa, harus dengan kebersamaan.
"Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari, pada saat masyarakat memilih, mencoblos, sesudah itu kita kembali bersama bangun bangsa," ujar Airlangga saat jumpa pers usai pertemuan dengan Partai Demokrat pada Sabtu (29/4/2023).