Nasdem Akui Ada Hambatan Psikologis Antara Surya Paloh dan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengatakan Surya Paloh ingin agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral pada Pilpres 2024. Hal tersebut sebenarnya ingin disampaikan langsung oleh Surya Paloh kepada Jokowi.

Sayangnya, Partai Nasdem tak diundang dalam halal bihalal Jokowi dengan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka. Saat ini, ia menyebut adanya hambatan psikologis yang membuat komunikasi antara Surya Paloh dengan Jokowi tak lancar.

"Itulah faktanya, kita semuanya tidak tahu, Pak Surya juga tidak tahu kok tiba-tiba ada hambatan psikologis kaya gitu," ujar Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Jakarta.

Partai Nasdem ditegaskannya memiliki komitmen dalam mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024. Meskipun, Surya Paloh tak diundang Jokowi dalam pertemuan dengan enam partai politik koalisi pemerintahannya itu.

"Sampai hari ini kita tegas atas moral politik etik yang baik, ingat ya, atas moral politik etika yang baik, kita tetap mendukung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sampai tahun 2024. Itu sekali lagi saya garis bawahi, itu firm sikap Nasdem dan sikap Pak Surya," ujar Sugeng.

"Bukan karena ingin menjilat-jilat kekuasaan, tidak. Itu adalah moral politik yang baik," kata Ketua Komisi VII DPR itu menambahkan.

Kendati demikian, Surya Paloh sekali lagi ingin agar Jokowi netral pada Pilpres 2024. Hal itu pula yang diungkapkan Surya Paloh kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Netralitas tersebut dipandangnya sebagai bagian dari menjaga kondusivitas dalam negeri. Pandangan Surya Paloh itu juga disebutnya diamini oleh Luhut dalam makan siang bersama keduanya di Wisma Nusantara, Jakarta.

"Sejak tahun 2014 bukan sekedar pendukung, kami adalah pengusung utama, maka kami tuh ingin Pak Jokowi meninggalkan legacy yang baik. Baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, tata negara, dan sebagainya yang intinya berpihak pada konstitusi dan moral politik yang baik," ujar Sugeng.

Dukungan atau endorse dari Jokowi dinilainya akan membuat proses Pilpres 2024 tak berimbang. Seyogyanya, Jokowi dan pemerintahannya tak berpihak kepada calon presiden (capres) tertentu.

"Biarkanlah putra putri terbaik berkompetisi melalui mekanisme konstitusional dan melalui proses politik yang baik. Itu tadi penegasan begitu," ujar Sugeng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika