PAN: Jokowi tak Boleh Netral di Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menilai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pilpres 2024 masih dalam koridor yuridis dan etis. Menurut dia, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang ketika Jokowi bertemu dengan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka.

Viva Yoga menilai pertemuan tersebut dalam rangka tukar pikiran dan diskusi dengan pimpinan partai koalisi pemerintah. Bahkan, hal tersebut harus dilakukan agar jalannya pemerintahan bisa baik dan kuat.

"Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai keniscayaan atau taken for granted," ujar Viva lewat keterangannya, Selasa (9/5/2023).

"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masa enggak boleh sih," kata dia menambahkan.

Di samping itu, Jokowi tidak pernah melarang siapa pun untuk maju berkontestasi di Pilpres 2024. Namun, sering kali Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan terhadap figur dan partai politik tertentu.

Ia juga mempertanyakan, apa masalahnya jika Jokowi condong ke figur tertentu. Sosok yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan Indonesia pada periode 2024-2029.

"Kan hal itu dijamin oleh UU selama presiden tidak melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan," ujar Viva.

Menurut dia, Presiden memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapa pun untuk maju. Justru ia menduga, ada pihak yang khawatir dengan masih tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi jelang berakhirnya masa kepemimpinannya.

"Presiden Jokowi tidak boleh netral di Pemilu 2024, harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan Luber, Jurdil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai," ujar Viva.

"Presiden mesti bertanggung jawab agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika