Pemerintah Pastikan Pendistribusian Bantuan Pangan di Daerah Terluar Berjalan Lancar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pastikan bantuan pangan beras terdistribusi secara merata sampai daerah terluar Indonesia. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui keterangannya, Rabu, (17/5/2023) lalu, di Jakarta.

Menurut Arief, penyaluran bantuan pangan beras untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 provinsi yang dilakukan Perum Bulog sampai saat ini masih terus berjalan dan telah memasuki penyaluran tahap ke-2. Ia memastikan, pendistribusian bantuan dilakukan secara merata termasuk ke wilayah-wilayah yang dekat dengan perbatasan terluar Indonesia.

“Untuk sejumlah provinsi yang terletak di dekat perbatasan terluar Indonesia seperti Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan penyaluran tahap pertama sudah rampung 100 persen. Artinya semua KPM yang tersebar diberbagai Kabupaten/Kota di provinsi tersebut telah menerima bantuan beras 10 kg tahap pertama,” ujarnya.

Ia melanjutkan, beberapa provinsi lainnya yang berada di wilayah Indonesia Timur segera menyusul, seperti Maluku Utara pada penyaluran tahap pertama ini telah terealisasi 95 persen, Papua Pegunungan telah terealisasi 79 persen, Papua Tengah telah terealisasi 76 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah terealisasi 42 persen.

“Pendistribusian bantuan pangan beras kita lakukan secara merata sesuai dengan kuota KPM berdasarkan data by name by address dari Kemensos. Kita tidak beda-bedakan, semua provinsi adalah prioritas, kalaupun ada yang lebih cepat atau ada yang masih proses itu dipengaruhi oleh kondisi stok beras di Kanwil Bulog masing-masing wilayah,” katanya menerangkan.

Khusus untuk wilayah terluar, Arief mengakui kondisinya geografisnya memang lebih menantang. Namun, hal tersebut sudah dimitigasi sebelumnya oleh NFA, Bulog, dan operator logistik PT Post Indonesia (Persero) dan dua mitra lainnya. “Pendistribusian kita dorong untuk percepatan di seluruh wilayah. Kita juga minta Tim NFA secara konsisten turun memantau pendistribusian terutama di wilayah terluar, mengingat program ini sangat strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi sesuai arahan Bapak Presiden,” katanya.

Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rahmi Widiriani saat melakukan pemantauan langsung ke titik penyaluran, di Desa Seraya Meranu, Manggarai Barat-NTT, Senin (15/5/2023), mengatakan, penyaluran bantuan beras di desa yang terletak di Pulau Seraya Besar NTT tersebut berjalan lancar.

“Kita sudah cek langsung, pada tahap pertama, sejumlah 780 kg Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog disalurkan kepada 78 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa tersebut,” tuturnya saat melakukan pemantauan bersama perwakilan Sekretariat Kabinet RI.

Untuk kelancaran penyaluran bantuan di daerah yang sulit di jangkau, Rachmi menekankan pentingnya peran Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam proses penyaluran beras, mulai dari pendataan dan penginformasian kepada KPM, hingga mendukung proses penyerahan bantuan sampai ke tangan KPM, sehingga manfaat program ini benar-benar dirasakan.

“Bantuan Pangan Beras ini merupakan perintah langsung Presiden RI kepada NFA untuk stabilisasi harga pasar. Dengan diberikannya bantuan beras sejumlah 10 kilogram (kg) per bulan, diharapkan anggaran keluarga yang sebelumnya digunakan untuk membeli beras, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain dalam bentuk makanan bergizi tambahan atau untuk kegiatan produktif," jelasnya dihadapan perangkat desa serta seluruh penerima manfaat beras.

Mudding, salah seorang penerima manfaat asal Desa Seraya Meranu Manggarai Barat, mengatakan, manfaat bantuan ini benar-benar dirasakan terutama dalam meringankan beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan pokok. “Dengan adanya bantuan beras ini, uang yang biasa dipakai untuk membeli beras bisa saya simpan untuk kebutuhan lainnya. Di tengah penghasilan saya sebagai nelayan yang tidak tentu, kadang melaut kadang tidak, bantuan ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari meminta masyarakat tidak khawatir, mengingat Bulog dan PT Pos Indonesia berkomitmen mengantarkan beras dengan kualitas terbaik kepada masyarakat meskipun ke daerah dengan akses cukup sulit seperti Pulau Seraya.

"Apabila ada beras yang rusak atau kurang baik kualitasnya akibat kehujanan atau kena air laut, silahkan bapak ibu laporkan kepada BULOG dan PT Pos melalui kepala desa," kata Epi.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Sekretariat Kabinet RI Zaenal, yang turut meninjau proses penyaluran bantuan pangan di provinsi NTT mengatakan, Program ini merupakan instruksi presiden dan telah dieksekusi dengan baik oleh semua pihak. Implikasi dari program bantuan pangan ini salah satunya adalah terkendalinya harga pangan selama HBKN Idul Fitri yang lalu.

Sebagai informasi, penyaluran tahap pertama bantuan pangan beras sampai dengan 15 Mei ini telah terealisasi 96 persen atau sebanyak 205 ribu ton beras, jumlah tersebut setara penyaluran untuk 20,5 juta KPM. Adapun untuk mendorong efektivitas pendistribusian, penyaluran tahap kedua sudah mulai berjalan. Penyaluran tahap kedua saat ini telah terealisasi mencapai 19 persen.

Untuk kondisi harga beras di NTT, berdasarkan Panel Harga Pangan NFA per 16 Mei 2023, harga di tingkat konsumen untuk beras premium Rp 14.110 per Kg dan beras medium Rp 12.230 per kg. Berdasarkan kondisi tersebut, harga beras premium di NTT masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) di zona 2, yaitu Rp 14.400 per kg. Sementara itu, untuk beras medium harganya masih terpaut 6,3 persen di atas HET zona 2 yaitu Rp 11.500 per kg.

Ikuti Whatsapp Channel Republika