PDIP tak Beri Sanksi Gibran Akibat Pertemuan Relawan dengan Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah menerima penjelasan dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Pada pertemuan itu, relawan Jokowi se-Jawa Tengah dan Jawa Timur menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Dari penjelasan tersebut, PDIP memahami bahwa hal yang lumrah jika seorang kepala daerah menerima tamu dari partai politik lain hingga tokoh masyarakat. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya tak memberikan sanksi terhadap Gibran terkait pertemuan tersebut. Namun, ia menyampaikan pesan dari Megawati Soekarnoputri terkait banyaknya manuver politik jelang Pemilu 2024.

"Kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, berpolitik itu merawat Pertiwi, dan berpolitik itu juga harus waspada dari berbagai manuver-manuver politik," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Manuver politik tersebut terjadi karena suka tidak suka Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ditambah lagi, Solo merupakan salah satu kandang dari partai berlambang kepala banteng itu.

"Sehingga sebagai wali kota, beliau banyak menerima tamu-tamu tingkat nasional, apalagi Solo makanannya luar biasa, kulinernya juga luar biasa," ujar Hasto.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Gibran secara terbuka telah menjelaskan dengan detail apa yang menjadi permasalahan belakangan ini. Mengingat adanya framing bahwa Gibran mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Prinsipnya pertemuan antara kader partai untuk berdialog dan meluruskan berbagai hal yang sering kali apa yang diberitakan dan kenyatan itu berbeda, begitu banyak kepentingan yang bermain, begitu banyak framing yang coba dimainkan," ujar Hasto.

PDIP sendiri sudah memberikan nasihat kepada Gibran dan kader partai lainnya yang menjadi kepala daerah. Hasto menegaskan, hal yang lumrah jika seorang kepala daerah menerima silaturahim dari partai politik dan tokoh masyarakat.

Namun, kepala daerah dari kader PDIP harus jadi pemimpin dari seluruh rakyat yang dipimpinnya. Mereka yang terpilih harus menghasilkan suatu kebijakan bagi kepentingan seluruh rakyat di wilayahnya.

"Cuma dengan berbagai kejadian-kejadian terakhir tadi, kemudian kami berdiskusi oh gitu nanti kalau ada tamu-tamu ya akan diterima secara resmi di kantor di mana kepala daerah itu bertugas, baik di kantor wali kota maupun di kantor kabupaten. Sehingga segala sesuatunya itu memang berkaitan dengan kemajuan wilayah yang dipimpinnya," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika