Ingin Lepas dari Pertambangan, Babel Tingkatkan Ekonomi Kelautan

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memfokuskan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kelautan dan perikanan. Ini sebagai bentuk transformasi perekonomian dari pertambangan bijih timah di daerah itu.

"Kita prioritaskan program pengembangan potensi kelautan, perikanan dan pariwisata berkelanjutan, mengingat sektor pertambangan timah pasti akan habis," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Suganda Pandapotan Pasaribu di Pangkalpinang, Ahad (28/5/2023).

Ia mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Babel tahun 2020-2040, Pemprov Kepulauan Babel telah mengeluarkan kebijakan bahari yang berorientasi pada pemanfaatan potensi kelautan untuk kesejahteraan rakyat. "Perda ini bernuansa perikanan berkelanjutan, dan bukan nuansa pertambangan, karena sekitar 80 persen alokasi ruang yang ada digunakan dan peruntukan kelautan dan perikanan," ujar Suganda.

Menurut dia saat ini Pemprov Kepulauan Babel tengah memprioritaskan peningkatan kelautan dan perikanan dengan memberikan bantuan modal bagi nelayan tradisional, pelaku usaha sektor perikanan, melakukan pengawasan ketat terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan. Selain itu, pemerintah provinsi meningkatkan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi nelayan dan pengusaha perikanan, mengelola dan mengendalikan pemanfaatan ruang laut dan menjaga kualitas air laut dari pencemaran limbah dan mendorong ekspor hasil perikanan ke luar negeri.

"Saat ini kita lebih memfokuskan pengembangan ekonomi berbasis pada industri pengolahan, agro industri, kelautan dan perikanan, pariwisata yang berkelanjutan," ujar dia.

Suganda berharap seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan bahari ini, agar kebijakan bahari ini berjalan dengan baik. "Saat ini potensi kelautan, perikanan dan pariwisata ini belum dikelola dengan baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir daerah ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika