BPKP Diminta Awasi Penggunaan APBN-APBD Agar Produktif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat maupun daerah untuk berbagai program bisa digunakan secara optimal dan produktif. Ia juga mengingatkan agar mayoritas anggaran tersebut tidak digunakan hanya untuk perjalanan dinas, rapat, dan lainnya.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara peresmian pembukaan rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

“Juga cara penganggaran baik di kementerian lembaga, maupun di APBD provinsi kabupaten kota juga sama. Jangan sampai sebuah anggaran itu 80 persen untuk perjalanan dinas, untuk rapat rapat, jadi konkretnya tidak muncul. Itu yang saya sampaikan tadi tidak optimal, yang disampaikan Kepala BPKP tidak optimal itu di situ,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, orientasi penggunaan anggaran harus diubah, yakni dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Sehingga hasil dari penggunaan anggaran suatu program pun lebih konkret dan optimal.

Sebab, kata Jokowi, 80 persen anggaran daerah justru digunakan untuk keperluan yang dinilainya absurd dan tak konkret, seperti rapat, perjalanan dinas, honor, dll. Sedangkan sisa anggarannya baru digunakan untuk kepentingan program tersebut.

Karena itu, ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan, pengawalan, dan pengarahan baik kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam menggunakan anggarannya. Sehingga penggunaan anggaran bisa lebih produktif dan memberikan hasil yang optimal untuk masyarakat.

“Dan inilah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen)-nya yang untuk konkret, 20 (persen)-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif. Karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota,” ujar Jokowi.

Presiden menegaskan, peran pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan program pemerintah sangat penting. Hal itu menjadi salah satu alasannya sering meninjau dan mengecek ke lapangan. Sehingga bisa dipastikan program yang disusun benar-benar bermanfaat untuk rakyat.

Jokowi menilai, selama ini pemerintah lemah dalam hal pengawasan. Karena itu, perlu pengecekan pelaksanaan tiap program hingga ke tingkat bawah.

“Karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak,” ujarnya.

Jokowi pun meminta agar dilakukan penguatan pengawasan pelaksanaan program. Ia juga mengingatkan agar tak perlu ada data yang ditutup-tutupi. Jika memang ditemukan kesalahan, maka perlu dilakukan perbaikan. Di sisi lain, Jokowi juga meminta seluruh daerah agar tak mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPKP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika