Erdogan: Swedia Jangan Berharap Gabung NATO dalam Waktu Dekat

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan agar NATO tidak mencatut nama negaranya untuk menyetujui permohonan Swedia bergabung dengan aliansi militer negara-negara Barat tersebut, sebelum acara KTT yang diselenggarakan pada Juli mendatang. Erdogan masih berpendapat, Swedia belum sepenuhnya menangani masalah keamanannya.

Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan keanggotaan secara bersamaan setelah invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Finlandia menjadi anggota ke-31 NATO pada April lalu, setelah parlemen Turki meratifikasi permintaannya. Namun, Turki masih menunda untuk menyetujui permohonan keanggotaan Swedia bergabung dengan NATO.

NATO ingin membawa Swedia ke dalam keanggotaannya pada saat para pemimpin negara-negara anggota bertemu di ibukota Lithuania pada tanggal 11-12 Juli mendatang. Berbicara kepada para wartawan dalam perjalanan pulang dari kunjungan kenegaraan ke Azerbaijan pada Selasa (13/6/1023) lalu, Erdogan mengatakan sikap Turki terhadap pencapaian target Swedia tidak "positif".

Kantor berita pemerintah Turki, Anadolu Agency, dan media lainnya melaporkan komentar Erdogan tersebut, ketika para pejabat senior dari NATO, Swedia, Finlandia, dan Turki bertemu di Ankara pada Rabu (14/6/2023). Para pejabat tersebut membahas apa yang telah dilakukan Finlandia dan Swedia untuk menjawab kekhawatiran Turki atas dugaan organisasi teroris.

Erdogan mengatakan delegasi Turki dalam pertemuan tersebut, akan menyampaikan pesan darinya. "Ini adalah pendapat presiden kami, jangan mengharapkan sesuatu yang berbeda di Vilnius, ibu kota Lithuania."

Pemerintah Turki menuduh Swedia terlalu lunak terhadap kelompok-kelompok yang menurut Ankara merupakan ancaman keamanan. Termasuk di antaranya, kelompok-kelompok militan Kurdi dan orang-orang yang terkait dengan upaya kudeta tahun 2016.

Serangkaian aksi demonstrasi terpisah di Stockholm, termasuk protes oleh seorang aktivis anti-Islam yang membakar Alquran di luar Kedutaan Besar Turki, juga membuat para pejabat Turki marah.

Berbicara di parlemen Swedia, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyebut pertemuan di Ankara sebagai pertemuan yang sangat penting. Kristersson menegaskan bahwa pemerintahnya telah melakukan apa yang dijanjikannya dalam sebuah perjanjian tahun lalu yang dimaksudkan untuk mengamankan ratifikasi keanggotaan Turki di NATO.

Namun, Erdogan tetap tidak puas. Ia mengatakan kepada Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg minggu lalu. "Jika Anda mengharapkan kami untuk menanggapi harapan Swedia, pertama-tama, Swedia harus menghancurkan apa yang telah dilakukan oleh organisasi teroris ini." Dia merujuk pada Partai Pekerja Kurdistan, atau PKK, sebuah kelompok yang telah mengobarkan pemberontakan separatis di Turki.

Erdogan mengatakan aksi demonstrasi pro-Kurdi dan anti-NATO juga terjadi di Stockholm selama pertemuannya dengan Stoltenberg di Istanbul. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kepresidenan Turki setelah pertemuan Rabu, mengatakan kedua belah pihak "mengadakan konsultasi mengenai aktivitas kelompok teroris di Swedia berdasarkan contoh-contoh konkret."

Dikatakan bahwa mereka sepakat untuk terus bekerja pada langkah-langkah lebih lanjut. Stoltenberg mengatakan kepala stafnya, yang menghadiri pertemuan tersebut, melaporkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam "suasana yang konstruktif."

"Beberapa kemajuan telah dicapai, dan kami akan terus bekerja untuk meratifikasi Swedia sesegera mungkin," katanya.

Ketika ditanya apakah NATO akan dapat mengakui Swedia sebelum KTT Vilnius, Stoltenberg menjawab, "Hal itu masih memungkinkan. Saya tidak bisa menjaminnya, tentu saja."

Utusan Swedia Oscar Stenstrom menggambarkan pembicaraan itu sebagai "sebuah langkah maju." "...namun kami masih jauh dari garis finish," katanya.

NATO membutuhkan persetujuan bulat dari semua anggota yang ada untuk memperluas keanggotaannya, dan Turki serta Hungaria adalah satu-satunya negara yang belum meratifikasi permintaan Swedia untuk bergabung. Erdogan mengatakan bahwa ia berencana untuk menghadiri KTT bulan Juli di Lithuania kecuali jika ada situasi yang "luar biasa".

Ikuti Whatsapp Channel Republika