Jumlah Laporan Serangan Islamofobia Sedikit, Bukti Muslim tidak Percaya Otoritas

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jumlah serangan Islamofobia yang tidak dilaporkan di Jerman mengalami peningkatan. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya ketidakpercayaan komunitas Muslim terhadap pihak berwenang.

Menurut angka yang diungkapkan selama sesi tanya jawab parlemen bulan lalu, disampaikan ada 124 serangan terhadap Muslim dan masjid di seluruh Jerman hanya dalam 90 hari pertama tahun 2023. Jumlah tersebut termasuk kasus intimidasi, serta perusakan dan perusakan properti lainnya.

Ada dua serangan pembakaran di masjid di kota Hannover dan Dresden pada Mei. Hal ini lantas memicu seruan baru tindakan yang lebih ketat untuk melindungi komunitas Muslim.

"Jumlah serangan terhadap masjid telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan kami berasumsi jumlah kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih tinggi," kata Ketua Dewan Islam untuk Republik Federal Jerman Burhan Kesici, dikutip di Yeni Safak, Selasa (20/6/2023).

Ia menyebut banyak Muslim yang tidak melaporkan insiden Islamofobia, karena tindakan tersebut tidak didefinisikan dengan jelas atau karena mereka tidak mempercayai (otoritas). Karena itu, ia menganggap jumlah kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih tinggi.

Masalah lain yang ditunjukkan Kesici adalah bahwa terkadang serangan terhadap masjid tidak termasuk dalam kategori serangan Islamofobia. “Mereka terdaftar dalam kategori lain, misalnya hanya serangan pembakaran, jadi kita perlu melihat lebih dekat statistik ini,” ucap dia.

Setelah Prancis, Jerman memiliki populasi Muslim terbesar kedua di Eropa Barat. Menurut angka resmi, negara berpenduduk lebih dari 84 juta orang ini adalah rumah bagi hampir 5 juta Muslim.

Data tahun 2022 menunjukkan polisi Jerman mencatat setidaknya 610 kejahatan kebencian Islamofobia, termasuk serangan terhadap 62 masjid, antara Januari dan Desember. Dalam catatan itu juga menunjukkan sedikitnya 39 orang terluka dalam kekerasan anti-Muslim.

Satu tahun sebelumnya, tercatat ada 662 kejahatan Islamofobia, termasuk serangan terhadap 46 masjid, serta sedikitnya 17 orang terluka. Sementara, angka dari Kementerian Dalam Negeri pada 2020 menunjukkan lebih dari 900 kejahatan kebencian Islamofobia tercatat di seluruh Jerman, dengan hampir 80 masjid diserang dan sedikitnya 48 orang terluka.

Menurut kepolisian, serangan itu sebagian besar dilakukan oleh kelompok ekstremis neo-Nazi dan sayap kanan. Meningkatnya ancaman Islamofobia di Jerman juga terkait dengan lonjakan dukungan untuk kekuatan politik sayap kanan.

Sebuah jajak pendapat baru minggu lalu menempatkan partai sayap kanan Alternatif untuk Deutschland (AfD) di tempat kedua, setelah Sosial Demokrat Kanselir Olaf Scholz. Hal ini terjadi untuk pertama kalinya sejak pemilu 2021.

Menurut Kesici, dalam lingkungan seperti itu komentar penuh kebencian dari politisi semakin memicu permusuhan anti-Muslim di Jerman. “Saya pikir pihak berwenang tidak cukup berusaha untuk melawan Islamofobia," ujar dia.

Otoritas disebut harus memberikan pesan, yang menggarisbawahi umat Islam adalah milik negara ini dan memperkaya masyarakat sekitar. Pemerintah juga disebut harus mengambil tindakan lebih keras terhadap permusuhan anti-Muslim.

Kesici lantas mengatakan komunitas Muslim mengharapkan politisi untuk melawan sentimen Islamofobia sejak awal. Jika seseorang mulai menyebarkan kebencian anti-Muslim, seseorang harus turun tangan dan melawannya.

Namun sayangnya, yang terlihat di politik saat ini dan juga di masyarakat, yang sering ditampilkan sebagai ‘kritik terhadap Islam’ sebenarnya adalah permusuhan anti-Muslim.

Pada sebuah konferensi Desember lalu, Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser menjanjikan untuk berbuat lebih banyak bagi komunitas Muslim. Ia bersumpah akan mengambil tindakan tegas untuk memerangi Islamofobia. Berbicara di Konferensi Islam Jerman, sebuah forum dialog antara otoritas dan perwakilan komunitas Muslim, Nancy mengakui banyak orang menghadapi rasisme setiap hari di Jerman.

“Muslim mengalami rasisme ganda. Mereka sering menghadapi permusuhan dan penolakan sebagai penganut agama Islam, tetapi juga sebagai orang dengan latar belakang imigrasi,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika