Wakil Ketua BKSAP DPR: Anggaran Penanganan Stunting di Madura Minim
Putu Rudana meminta pemerintah beri perhatikan khusus untuk Madura
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengatakan gizi buruk di Madura perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Sebab, angka gizi buruk dan kemiskinan di Madura masih sangat tinggi.
"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu melalui keterangannya, Kamis (29/6).
Putu melanjutkan, misalnya Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting. Menurut dia, anggaran tersebut sangat minim. "Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," ujarnya saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur.
Kunjungan BKSAP DAY mengambil tema dan perannya turut dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Menurut Putu, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah, serta mempromosikan potensi wisatanya.
"Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura," katanya menjelaskan.
Putu menambahkan bahwa untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.
"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," kata legislator asal Bali ini.
Putu mengatakan DPR RI perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah, dalam memajukan ekonomi daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat menemukan solusi yang berkelanjutan.
"Kita berharap kunjungan ini akan memberikan kontribusi serta mendorong Bangkalan dan juga Pulau Madura serta Universitas Trunojoyo Madura agar tergaung baik secara nasional maupun ke seluruh penjuru dunia," kata Putu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika