Ini Hasil Temuan Timwas Haji DPR Selama Armuzna di Makkah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Ace Hasan Syadzily membeberkan beberapa temuan terkait pelaksanaan haji 2023. Timwas haji DPR nantinya akan melakukan evaluasi total terkait haji pada tahun ini.

Hal pertama yang dikritisi adalah mashariq atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi. Kang Ace, begitu ia biasa disapa, menilai layanan mashariq itu tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, terutama soal kapasitas tenda dan kamar mandi. 

"Kami banyak menemukan jamaah yang tidak tertampung dalam tenda di Mina. Termasuk kapasitas kamar mandi yang jauh dari kebutuhan jamaah haji Indonesia. Ditambah lagi manajemen penempatan jamaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antarjamaah rebutan tenda," kata Politikus Partai Golkar ini, di Makkah, Arab Saudi, Ahad (2/7/2023). 

Kemudian Kang Ace menyoroti distribusi asupan makanan bagi jamaah haji saat di Mina. Dia menilai distribusi makanan acak-acakan sehingga banyak jamaah yang kelaparan dan letih. "Kedua, keterlambatan makanan selama di Mina bagi jamaah. Banyak jamaah yang belum mendapatkan konsumsi saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," ujarnya.

Selain itu, jumlah kamar mandi di Arafah juga menjadi sorotannya. Kang Ace menyebut, jumlah kamar mandi tidak sesuai dengan jumlah jamaah haji sehingga memicu antrean panjang. "Ketiga, kamar mandi di tenda Mina dan Arafah yang masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jamaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet. Apalagi seharusnya diperhatikan jumlah toilet yang lebih banyak untuk perempuan karena jumlah jamaah haji Indonesia lebih banyak perempuannya," katanya.

Hal lain adalah akomodasi atau transportasi jamaah haji. Kang Ace menilai transportasi jamaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Kasus telantarnya jemaah di Muzdalifah, menurutnya, juga kesalahan fatal. "Keempat, manajemen transportasi yang membawa jamaah yang bergerak selama Armuzna yang tidak terkelola dengan baik. Kasus bus Taradudi yang membawa jamaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," ujarnya. 

Terakhir, kata Kang Ace, adalah fasilitas lansia yang tidak optimal. "Kelima, beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan, seperti kursi roda dan golf car, kami temukan tidak optimal," ujarnya, dalam siaran pers. 

Berdasarkan catatan itu, Kang Ace meminta pemerintah meninjau ulang mashariq. Dia meminta pemerintah menyampaikan protes keras kepada Pemerintah Arab Saudi atas pelayanan mashariq yang bermasalah. Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang keberadaan mashariq atau penyedia layanan dari pihak Arab Saudi. 

"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," katanya.

Legislator Dapil Jawa Barat II ini menegaskan, setelah musim haji selesai, Timwas Haji DPR akan mengevaluasi total manajemen haji. Dia menilai pelaksanaan haji 2023 ini banyak kekurangan. "Setelah musim haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika