Isu Yenny Wahid Jadi Cawapres Anies dan Respons Koalisi Perubahan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Belakangan beredar kabar nama Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, keputusan terkait hal tersebut ada di tangan Anies.

"Siapa itu kita tidak tahu, karena hanya beliau yang tahu ya. Kita harus menghargai juga itu privilege beliau, privilege beliau lah untuk menentukan itu," ujar Benny di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Ia yakin, Anies telah mendengar banyak masukan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait bakal cawapresnya. Termasuk menangkan aspirasi dari banyak elemen masyarakat.

"Bahwa masih ada upaya untuk mengusulkan nama ya saya rasa nama-nama itu (Yenny atau Khofifah) tidak harus selalu dibaca untuk dalam konteks cawapresnya," ujar Benny.

"Mungkin (usulan Yenny atau Khofifah) dalam konteks bagaimana membangun kebersamaan ke depannya, bagaimana membangun kolaborasi untuk sama-sama membangun Indonesia masa depan yang lebih baik kan," sambung anggota Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengungkapkan sembilan nama yang pernah beredar menjadi kandidat cawapres untuk Anies. Kesembilan tersebut pernah dibahas oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada beberapa bulan lalu.

Nama-nama tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Selanjutnya ada Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid.

Kemudian, mantan panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dua nama terakhir adalah elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Ahmad Heryawan dan Ahmad Syaikhu.

"Partai Demokrat sudah memaparkan nama-nama bakal cawapres itu beberapa bulan lalu, di kantor DPP PD (Partai Demokrat), kepada tim capres, atas permintaan tim capres. Sebagaimana tim capres meminta masukan kepada Partai Nasdem dan PKS," ujar Andi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/6/2023).

Meskipun nama AHY memiliki elektabilitas yang baik, tetapi nama-nama lain pun diperhitungkan oleh Partai Demokrat. AHY bahkan disebutnya memerintahkannya sebagai Kepala Bappilu Partai Demokrat untuk memperhitungkan alternatif nama-nama lain tersebut.

"Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan. Silakan ditanyakan kepada capres Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem, dan Ketua Umum PKS. Bahkan, Partai Demokrat setuju untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada capres sesuai dengan Piagam Koalisi," ujar Andi.

Senada dengan Benny, Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa penunjukkan bakal calon wakil presiden (cawapres) diserahkan sepenuhnya kepada Anies Rasyid Baswedan. Hal tersebut sudah termaktub dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Demokrat dan PKS.

"Itu Pak Anies nanti yang akan (umumkan), kok salah satunya? Kan sudah tinggal satu, di kantong beliau. Jadi sekali lagi mengumumkan kapan dan sebagainya itu adalah kita serahkan," ujar Sugeng di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Ditanya terkait beredarnya nama Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi cawapres untuk Anies, ia mengatakan pertanyaan tersebut hanya mengarah-arahkan. Tegasnya sekali lagi, keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies.

"Itu lah lagi-lagi mengarahkan, ini ingatnya, ini bukan basa-basi karena memang secara etik ya memang ya sudah kita serahkan ke Pak Anies. Saya menambahkan ya bahwa koalisi super solid antara kami Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu saya bisa garansi," ujar Sugeng.

Sebelumnya, perwakilan Anies, Sudirman Said mengakui tidak mungkin dalam pembahasan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan tak mempertimbangkan Nahdlatul Ulama (NU). Ia menegaskan, NU adalah salah satu organisasi masyarakat Islam yang besar di Indonesia.

"NU organisasi yang terbesar, sangat layak apabila masyarakat memertimbangkan itu sebagai suatu opsi. Tapi nanti akhirnya mengerucut pada lima kriteria itu. Mana yang paling pas? Kita juga memerhatikan kerentanan politik dari masing-masing orang," ujar Sudirman di Kantor Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Setidaknya, tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS sudah mengerucutkan lima kriteria untuk pendamping Anies. Pertama adalah sosok yang secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah. 

"Dua, figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Tiga, figur itu bisa menjaga keseimbangan koalisi," ujar Sudirman.

Keempat, sosok tersebut harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir adalah mampu bekerja sama sebagai dwi tunggal, baik saat menghadapi Pilpres 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akan segera mengumumkan bakal cawapres pendamping bakal capres Anies Baswedan. Pengumuman akan dilakukan setelah Anies kembali ke Tanah Air usai menjalani ibadah Haji. 

"Sebentar lagi (kita deklarasikan cawapres). Anies pulang, kita rapikan," kata Aboe kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (1/7/2023). 

Aboe tak mengungkapkan tanggal pasti pengumuman cawapres pendamping Anies tersebut. Dia juga tak mengungkapkan tanggal kepulangan Anies dari Mekkah, Arab Saudi. 

"Nanti kita tunggu pada tanggal datangnya ya. Begitu (datang), kita atur waktunya. Lebih kurang, plus minus kita umumkan (sosok cawapres)," ujar Aboe. 

Terkait sosok cawapres yang akan diumumkan, Aboe enggan menyampaikannya. Dia mengklaim bahwa sosok cawapres itu sudah ada pada Anies.

"Nanti diumumkan pada waktunya. (Namanya) sudah ada di kantong," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika