Pita Limjaroenrat, Kandidat Terkuat PM Baru Thailand yang Juga Pendukung LGBT

REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pita Limjaroenrat kemungkinan akan menjadi perdana menteri Thailand yang baru pada 13 Juli 2023. Move Forward Party yang dipimpinnya berhasil memenangkan mayoritas suara di pemilihan umum pada Mei lalu.

Perjalanan hidup pria berusia 42 tahun ini sangat beragam. Dikutip dari BBC, Pita lahir dari keluarga kaya Thailand yang terlibat dalam politik. Ayahnya adalah seorang penasihat di Kementerian Pertanian dan pamannya adalah seorang pembantu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang digulingkan.

Pria ini pun dikirim ke sekolah di Selandia Baru, saat itulah dia mengembangkan minat dalam politik. "Saya dikirim ke antah berantah di Selandia Baru dan ada tiga saluran [TV] saat itu. Entah Anda menonton sinetron Australia, atau Anda menonton debat di parlemen," katanya kepada program YouTube Thailand Aim Hour awal tahun ini pada Februari.

Lulus dengan gelar sarjana di bidang keuangan di Thammasat University Bangkok, Pita Kemudian dia melanjutkan sekolah dan berhasil mendapatkan gelar master dalam kebijakan publik di Harvard University.

Sedangkan gelar MBA sukses diperoleh dari Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pita pun menggambarkan dirinya sebagai produk sekolah kebijakan publik Amerika.

Pita memulai karirnya dalam bisnis dengan mengambil alih perusahaan minyak bekatul mendiang ayahnya. Dia kemudian melanjutkan karir sebagai direktur eksekutif perusahaan transportasi daring Grab Thailand.

Pria ini menikah dengan Chutima Teenpanart, seorang model aktris Thailand, tetapi pasangan tersebut bercerai pada 2019. Dia sekarang menjadi ayah tunggal dari Pipim yang berusia tujuh tahun yang terkadang dibawa ke rapat umum partainya.

Pita memulai karir politiknya ketika terpilih menjadi anggota parlemen pada 2019 sebagai anggota Future Forward Party. Partai tersebut didirikan oleh Thanathorn Juangroongruangkit, miliarder dan kritikus militer yang gigih.

Future Forward Party pun tampil baik dalam pemilu 2019, mengguncang politik Thailand dengan tuntutannya akan perubahan Hanya saja, partai ini terpaksa bubar pada tahun berikutnya setelah tuduhan kontroversial.

Thanathorn didiskualifikasi sebagai anggota parlemen. Move Forward Party akhirnya dibentuk segera setelah itu sebagai penggantinya dan menunjuk Pita sebagai pemimpin barunya.

Keinginan untuk berubah dan banyak dari masalah di Thailand mendorong daya tarik Move Forward dalam pemilihan Mei lalu. Beberapa pemimpin protes amandemen konstitusi dari 2020 mencalonkan diri sebagai kandidat partai tersebut.

Pita juga mendapatkan popularitas dengan...

Pita juga mendapatkan popularitas dengan janji berani partainya untuk mematahkan pengaruh politik militer dan undang-undang reformasi yang berkaitan dengan monarki. Dia mengaku ingin menulis ulang konstitusi dan berjanji untuk membawa Thailand keluar dari masa-masa yang hilang di bawah rezim militer.

Pada 4 Juni 2023 lalu, Pita ikut bergabung dalam parade LGBTQ+, Pride di Bangkok. Saat itu ia berjanji akan mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pernikahan sesama jenis dan hak identitas gender, jika terpilih menjadi perdana menteri Thailand.

Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt mengatakan, lebih dari 50.000 orang bergabung dalam parade Pride tahun ini. Jumlah tersebut mengalami peninglatan lebih dari dua kali lipat dibandingkan acara Pride tahun lalu.

Tokoh-tokoh politik yang bergabung dalam pawai termasuk Pita, yang merupakan pemimpin partai progresif, Move Forward. Dia memimpin koalisi setelah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum 14 Mei lalu.

Para pemilih memperjelas harapan mereka untuk mengakhiri hampir 10 tahun kekuasaan pemerintah yang didukung oleh militer. Pita mengatakan, ketika pemerintahan berbentuk maka dia dan koalisinya akan membentuk undang-undang yang mendukung kesetaraan gender.

"Begitu pemerintah terbentuk, kami akan mendukung Kesetaraan Pernikahan (UU), Identitas Gender (UU) dan beberapa lainnya, termasuk kesejahteraan," kata Pita.

“Hal-hal kecil ini akan membuat perayaan keberagaman di Pride Month menjadi kebanggaan,” ujarnya.

Koalisi, yang terdiri dari delapan partai politik, telah membuat janji bersama untuk mengesahkan sejumlah undang-undang, termasuk Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan. Hal ini untuk memastikan hak yang sama bagi semua pasangan tanpa memandang jenis kelamin. Undang-undang ini akan kembali didorong setelah pengesahan rancangan undang-undang dan undang-undang terkait terhenti di parlemen, di bawah pemerintahan sebelumnya.

Thailand memiliki salah satu komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang paling terbuka dan terlihat di Asia. Tetapi banyak aktivis politik mengatakan hukum Thailand dan lembaga tradisional belum mencerminkan perubahan sikap sosial, dan masih mendiskriminasi orang LGBTQ+ serta pasangan sesama jenis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika