Luhut Diusulkan Jadi Ketum Golkar, Airlangga: Silakan Munaslub 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, partai berlambang beringin tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan posisinya. Airlangga memastikan, calon penggantinya untuk mengajukan diri di musyawarah nasional (munas) 2024.

"Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub), Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum golkar ke 2024," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023). Dia menanggapi nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo (Bamsoet( yang disebut-sebut cocok menjadi ketum Golkar.

Terkait desakan Dewan Pakar Partai Golkar agar segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden, Airlangga menegaskan, proses itu saat ini masih dalam  pembicaraan. Dalam proses pembicaraan itu, kata dia, tidak bisa untuk saling mendesak.

"Ya desak aja yang lain juga, kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak-mendesak. Pembicaraan partai kan harus kordial," ujar menko perekonomian tersebut.

Airlangga juga menegaskan, saat ini, Golkar di bawah kepemimpinannya masih solid. Karena itu, tidak ada rencana pergantian ketum dalam waktu dekat. "Kemarin rakernasnya kan solid," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai munaslub untuk menggeser posisi Airlangga dari kursi ketum Golkar sangat mungkin terjadi. Jika munaslub terjadi, ia menilai ada satu sosok yang paling tepat untuk mengantikan Airlangga, yakni Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut saat ini juga menduduki posisi Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.

Selain Luhut, Ridwan juga menyebut nama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Dewan Pakar Partai Golkar pun telah mengeluarkan tiga poin rekomendasi kepada Airlangga dan DPP Partai Golkar. Pertama, Airlangga diminta segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden paling lambat sampai akhir Agustus 2023.

Kedua, Partai Golkar diminta membentuk poros baru yang menjadi kendaraan politik Airlangga untuk pemilihan presiden 2024. Terakhir, Dewan Pakar merekomendasikan membuat program 'Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat' untuk mensosialisasikan dirinya di berbagai daerah.

Jika rekomendasi pertama dan kedua tak terlaksana, Ridwan menilai munaslub untuk melengserkan Airlangga dari kursi ketum Partai Golkar bisa terjadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika