Agung Laksono Sebut Ada yang Embuskan Isu Munaslub untuk Ganggu Soliditas Golkar
Dewan Pakar Golkar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono angkat bicara soal berembusnya peluang musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang bertujuan untuk menggeser Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Partai Golkar. Tegasnya, pihaknya yak merekomendasikan adanya munaslub.
Jelasnya, tiga poin rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar adalah bagian dari upaya untuk memperkuat soliditas kader partai Khususnya dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan proses pencalonan Airlangga sebagai bakal calon presiden (capres).
"Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi munaslub, saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya munaslub," ujar Agung lewat keterangannya, Kamis (13/7/2023).
Menurutnya, isu munaslub Partai Golkar sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu soliditas partainya. Ia melihat adanya penumpang liar yang coba mengembuskan pergantian ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
"Padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan," ujar Agung.
Saat ini, mesin partai perlu segera bergerak menyapa rakyat jelang Pemilu 2024. Sambil memberikan waktu kepada Airlangga untuk menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024," ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan bahwa Dewan Pakar Partai Golkar telah mengeluarkan tiga rekomendasi untuk Airlangga. Dua poin utamanya, pertama adalah meminta Menteri Koordinator Perekonomian itu segera mendeklarasikan diri sebagai bakal capres.
Kedua, Partai Golkar harus membentuk poros baru untuk kendaraan politik Airlangga sebagai bakal capres. Jika dua poin tersebut tak terlaksana, munaslub untuk melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mungkin terjadi.
"Kalau (poin satu dan dua) tidak dilaksanakan maka otomatis, bukan tidak dilaksanakan, kalau Airlangga tidak bisa membentuk poros baru dan dia (tidak) menjadi calon presiden, maka harus dilaksanakan Munaslub," ujar Ridwan dalam konferensi persnya di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika