Menhan Prabowo: Negara Lain tak Suka Indonesia Lakukan Hilirisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan, program hilirisasi sumber daya alam yang dipelopori Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh presiden selanjutnya. Pasalnya, program tersebut merupakan kunci untuk meningkatkan penghasilan negara.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan keuangan kita? Satu-satunya jalan adalah hilirisasi," kata Prabowo saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (13/7/2023).

Menteri Pertahanan itu menjelaskan, dengan program hilirisasi, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan begitu, sumber daya alam tersebut punya nilai tambah ratusan kali lipat dibanding ekspor bahan mentah.

Baca: Kala Anies, Ganjar, dan Prabowo Satu Panggung dan Saling Sapa Satu Kata

"Presiden Jokowi bertekad agar sumber alam kita tidak boleh dijual murah dalam bentuk bahan mentah. Beliau laksanakan program hilirisasi. Artinya, bahan-bahan kita harus diolah di negeri kita sendiri karena nilai tambahnya bisa naik puluhan kali, bahkan ada yang ratusan kali," kata Prabowo.

Salah satu contohnya, kata dia, adalah hilirisasi nikel yang berjalan dari tahun 2021 sampai 2022. Hasilnya, penerimaan negara dari produk nikel naik 20 kali lipat.

Program hilirisasi, lanjut dia, bisa diterapkan pada sumber daya alam lain seperti karet dan cokelat. "Semua bahan itu mau diolah di Indonesia supaya pabrik-pabriknya bisa memberi pekerjaan kepada anak-anak kita, supaya insinyur-insinyur kita bisa bekerja," kata calon presiden dari Partai Gerindra itu.

Baca: Pidato di Apeksi, Karakter Prabowo Kini Lebih Kalem dan Tertata

Kendati mendatangkan keuntungan bagi Indonesia, lanjut Prabowo, ternyata sejumlah pihak, terutama asing, tidak suka dengan program hilirisasi tersebut . Negara lain menganggap program hilirisasi mengganggu kepentingannya.

"Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi diancam Uni Eropa. Diadu ke World Trade Organization (WTO). Pemerintah kita naik banding. Intinya mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. IMF menegur kita juga,” kata mantan Pangkostrad itu.

Menurut Prabowo, Indonesia berhak mengolah berbagai sumber daya yang dimilikinya. Tidak ada satu pun pihak yang berhak menghalang-halangi Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan-bahan yang kita miliki. Karena itu, kita harus kuat. Dan semuanya, kuncinya adalah persatuan dan kerukunan,” ujar eks Danjen Kopassus itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika