Parlemen Israel Ricuh, Keluarga Sandera Dipukuli dan Diusir

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Knesset alias parlemen Israel diwarnai sidang yang penuh gejolak pada Senin malam, saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sesi tersebut diawali dengan perkelahian antara pihak keamanan dan keluarga sandera.

Terjadi beberapa pertengkaran antar anggota, dan Ketua Dewan memerintahkan pengusiran keluarga sandera, kemudian mencabut keputusannya.  Media Israel melaporkan bahwa pertengkaran terjadi antara anggota Knesset setelah pihak oposisi meminta Netanyahu untuk berkabung atas kematian tersebut, namun ditolak oleh Ketua Knesset Amir Ohana.

Aljazirah Arabia melansir, beberapa anggota Knesset dan anggota keluarga tahanan berulang kali menyela pidato Netanyahu, menuduhnya meninggalkan para tahanan dan menyabotase perjanjian gencatan senjata di Gaza demi kepentingan politiknya sendiri.

Perusahaan Penyiaran Israel mengatakan bahwa Ketua Knesset memerintahkan pengusiran keluarga orang Israel yang tewas dan tahanan dari sidang pleno, setelah mereka memboikot pidato Netanyahu dan mengabaikannya, namun dia kemudian membatalkan keputusannya.

Dalam sesi tersebut, yang disiarkan langsung, Netanyahu berbicara kepada anggota yang mengkritiknya, dengan mengatakan, "Anda menghasut saya dan memberikan tekanan pada kami, bukan pada Hamas."

“Anda menyebarkan perpecahan dan mempraktikkan propaganda politik palsu,” tambahnya, seraya menuduh mereka menghancurkan moral keluarga para tahanan, seperti yang ia katakan. Ketua Knesset memerintahkan pengusiran sejumlah anggota yang memboikot perdana menteri, termasuk pemimpin oposisi Partai Buruh Yair Golan.

Pembukaan sidang sempat tertunda akibat baku hantam antara petugas keamanan Knesset dengan keluarga narapidana yang terekam kamera. Knesset mengadakan sidang ini setelah 40 anggota parlemen (dari 120) menandatangani permintaan untuk memanggil Netanyahu guna membahas pembentukan komite investigasi resmi atas peristiwa 7 Oktober 2023.

Surat kabar Haaretz mengatakan bahwa Benjamin Netanyahu berjudi untuk melanjutkan perang di Gaza, mengambil keuntungan dari dukungan yang diberikan kepadanya oleh Presiden AS Donald Trump.

Analis militer surat kabar tersebut, Amos Harel, yang membahas kebijakan pemerintahan Netanyahu baru-baru ini, menekankan bahwa tentara Israel tidak memiliki kemampuan untuk melancarkan perang ini. Sementara rakyat Israel menuntut pembebasan para tahanan sebelum mengambil langkah ini, dan memperingatkan Netanyahu agar tidak "berjudi dengan nasib para sandera, tentaranya, dan masa depan seluruh wilayah."

Salah satu contoh paling mencolok dari pendekatan Netanyahu, kata Harel, adalah negosiasi kesepakatan pertukaran tahanan. Meskipun pemerintah Israel mengklaim bahwa Hamas menolak proposal Amerika untuk memperpanjang gencatan senjata, kenyataannya, menurut Harel, Israel melanggar perjanjian tersebut. Mereka tidak berkomitmen untuk menarik diri dari koridor Philadelphi, tidak menghentikan permusuhan, dan tidak siap untuk melanjutkan ke perjanjian tahap kedua, yang mencakup pembebasan tahanan Palestina tambahan.

Beberapa jam setelah kantor Netanyahu mengumumkan penolakan Hamas terhadap perjanjian tersebut, Israel memutuskan untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, sebuah langkah yang, menurut Harel, kemungkinan akan menuai kritik internasional, terutama pada bulan suci Ramadhan. Israel diperkirakan akan dituduh mencoba membuat warga sipil kelaparan di Jalur Gaza, sebuah klaim yang semakin bergema seiring dengan meningkatnya kemarahan internasional atas dampak perang tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika