Ketua Parlemen Singapura Mundur Karena Terlibat Skandal
Pengunduran diri juga dilakukan oleh anggota parlemen senior dari partai berkuasa PAP
REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Dua anggota parlemen senior dari partai yang berkuasa di Singapura mengundurkan diri karena terlibat hubungan yang tidak pantas. Ini merupakan skandal profil tinggi terbaru di Singapura yang terkenal dengan stabilitas politiknya.
Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong pada Senin (17/7/2023) mengatakan, pengunduran diri ketua parlemen, Tan Chuan-Jin dan anggota parlemen, Cheng Li Hui, diperlukan untuk menegakkan standar Partai Aksi Rakyat (PAP). Pengunduran diri anggota senior PAP jarang terjadi di Singapura. Partai tersebut telah berkuasa sejak 1959, sebelum negara itu merdeka pada 1965.
Lee menyebut pribadi Tan telah gagal. Lee memahami keinginan Tan untuk menjauh dari politik dan membantu memperbaiki keluarganya.
Anggota parlemen Cheng telah berada di parlemen sejak 2015. Cheng tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar dan halaman Facebook-nya telah dihapus pada saat pengumuman pengunduran diri tersebut.
Berbicara kepada media lokal, Lee mengatakan, dia akan mencalonkan ketua parlemen baru pada 1 Agustus. Lee tidak memiliki rencana untuk mengadakan pemilihan umum cepat, yang dijadwalkan pada 2025.
Secara terpisah, oposisi Partai Buruh (WP) mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki perilaku tidak pantas antara dua anggota seniornya. Langkah ini diambil setelah sebuah video yang tersebar di media sosial memperlihatkan dua anggota senior partai itu berpegangan tangan di sebuah restoran.
Sebelumnya PAP maupun WP pernah memecat anggotanya karena terlibat perselingkuhan. Peristiwa seperti ini tidak biasa di Singapura. Negara ini dikenal bebas korupsi dan menjunjung tinggi standar moral politisi. Pakar politik, Chong Ja Ian di National University of Singapore mengatakan, skandal yang menjerat politisi adalah masalah yang relatif dapat dikendalikan dan tidak akan memengaruhi stabilitas politik Singapura.
“Apa yang ditunjukkan adalah ada kebutuhan untuk transparansi yang lebih besar baik dalam sistem partai yang berkuasa maupun partai oposisi,” kata Chong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika