'Penerima KJP Pakai Uang Malah Buat Main Tiktok, Beli Rokok dan Kredit Ponsel'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta menegur Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai data penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) tentang bantuan pangan yang dinilai tidak tepat sasaran. Eksekutif diminta untuk melakukan update verifikasi rutin mengenai data penerima bantuan agar tak keliru juntrungannya.

"KJP banyak disalahgunakan karena kebutuhan, ada emak-amak hobi tik tok pakai beli kuota internet untuk tik tok, ada bapak-bapak juga buat beli rokok, ada juga buat kredit handphone," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta S Andyka.

Hal itu, diantaranya terjadi lantaran uang yang sudah diperoleh dari dana KJP tidak bisa langsung digunakan untuk membeli pangan murah yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, ketersediaan pangan murah yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta besera BUMD terkait tidak mencukupi.

Politisi Partai Gerindra tersebut khawatir anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting menjadi tidak tepat sasaran. Karena memang sejalan dengan banyaknya penyalahgunaan dana bantuan yang disalurkan melalui KJP.

Penerima KJP tidak layak ...

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta lainnya, Wibi Andrino menekankan agar data penerima KJP harus lebih diperhatikan lagi lantaran sejumlah penerima tidak lagi layak. Pasalnya, menurutnya dana APBD untuk bantuan tersebut terbilang sangat besar.

"Sekitar 30 persen atau 40 persen APBD untuk KJP. Kalau APBD Rp 80 triliun kan hampir Rp 30 triliun untuk KJP. Problem utama adalah data, saya tidak dapat jawaban solid sumber data primer darimana karena banyak sekali masyarakat Jakarta ada yang benar-benar butuh dan ada yang saya rasa tidak pantas dapat KJP," tutur dia.

Wibi menyebut harus ada rapat khusus untuk membahas masalah data penerima manfaat. Terutama bersama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Ada data masyarakat punya mobil motor dan lain-lain, pendataan dari Bapenda harusnya jadi dasar kita memberikan KJP supaya orang-orang yang terdata mampu atau cukup atau sudah tidak layak dapat harus dihapus. Karena ada kebocoran dana yang luar biasa," ungkap Politisi Partai Nasdem tersebut.

Dia menegaskan agar dana bantuan sosial pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dapat benar-benar digunakan untuk meningkatkan gizi masyarakat serta menekan angka stunting, sebagaimana mestinya.

"Kita mengalami problem stunting, ada 110 ribu balita masih stunting. Sementara sumber data masih kacau, belum beres. Jadi pertama yang harus di-clear-kan adalah data, Dinas KPKP kan base-nya KJP," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika