Denmark Akui Pembakaran Alquran Rusak Citra Negara

REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN -- Pemerintah Denmark mencatat bahwa protes terhadap penistaan kitab suci Alquran telah menodai citra negara. Denmark kini dipandang sebagai negara yang memfasilitasi penghinaan dan pencemaran budaya, agama, dan tradisi negara lain.

"Tujuan utama dari beberapa tindakan adalah untuk memprovokasi dan dapat memiliki konsekuensi yang signifikan," ujar Kementerian Luar Negeri Denmark dilaporkan Al Arabiya, Ahad (30/7/2023).

Oleh karena itu, pemerintah Denmark akan berupaya mencari langkah hukum untuk menghentikan protes yang melibatkan pembakaran kitab suci dalam keadaan tertentu. Langkah ini diambil karena ada masalah keamanan, menyusul reaksi dunia atas insiden pembakaran Alquran di Denmark dan Swedia.

"Memperhatikan bahwa protes semacam itu dimainkan oleh para ekstremis, pemerintah ingin mengeksplorasi intervensi dalam situasi di mana negara, budaya, dan agama lain dihina, dan ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark, paling tidak berkaitan dengan  keamanan,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Denmark.

Kementerian Luar Negeri Denmark mengatakan, langkah hukum tersebut harus dilakukan dalam kerangka kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi, melalui cara yang tidak mengubah fakta bahwa kebebasan berekspresi di Denmark memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Kementerian menekankan bahwa itu adalah salah satu nilai-nilai paling penting.

Beberapa aksi pembakaran dan penistaan terhadap Alquran berlangsung di Denmark dan Swedia. Tindakan tercela ini telah meningkatkan ketegangan diplomatik antara dua negara Nordik dan di seluruh negara Timur Tengah. Sebagian besar negara Timur Tengah memanggil para utusan Denmark dan Swedia untuk menyampaikan protes.

Dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson mengatakan dia telah melakukan kontak dekat dengan mitranya dari Denmark Mette Frederiksen. Upaya perumusan langkah hukum sudah berlangsung di Swedia.

"Kami juga sudah mulai menganalisis situasi hukum untuk mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan nasional kami dan keamanan Swedia di Swedia dan di seluruh dunia," kata Kristersson.

Ikuti Whatsapp Channel Republika