JK Sebut Golkar Telat Ambil Sikap dan Bergantung pada Penguasa di Pilpres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Partai Golkar, Muhammad Jusuf Kalla (JK) menilai ada pengambilan keputusan yang telat dari Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Khususnya, terkait sikap partai berlambang pohon beringin itu pada Pilpres 2024.

"Karena Airlangga, Golkarnya sendiri agak telat sebenarnya mencari atau sangat tergantung kepada penguasa untuk menentukan koalisi-koalisinya," ujar JK di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Di samping itu, ia menilai Partai Golkar tak berani untuk segera mengambil sikap terkait kontestasi nasional mendatang. Partai Golkar dan sejumlah partai politik saat ini dinilainya terlalu memiliki banyak pertimbangan sebelum mengambil sikap.

"Ini secara demokratis, ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu makin kacau politik ini," ujar JK.

Kendati demikian, ia tak mendukung terlaksananya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar. Justru sebaliknya, ia mendorong agar seluruh elemen partai berlambang pohon beringin itu bersatu jelang Pemilu 2024.

"Bersatulah dalam situasi yang krisis ini, artinya waktu yang lebih singkat. Bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan, ya harus bersatu dulu," ujar wakil presiden ke-10 dan 12 itu.

Sebelumnya, sebanyak 38 ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menggelar silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga di Nusa Dua, Bali, pada Ahad (30/7/2023). Usai forum tersebut, dijelaskan bahwa partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan mandat kepada Airlangga untuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung Partai Golkar.

Mandat itu disebut sudah ditetapkan dalam musyawarah nasional (Munas), rapat pimpinan nasional (Rapimnas), hingga rapat kerja nasional (Rakernas). Airlangga juga ditugaskan untuk berkomunikasi dengan partai politik lain terkait peluang berkoalisi.

"Kami sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan siapa capres atau cawapres, kemudian proses bernegosiasi, strategi, dan momentum yang tepat, dan kami sudah melihat bahwa selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam keterangan videonya.

Forum tersebut juga menegaskan komitmen Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga 2024. Airlangga juga disebutnya akan sampai akhir berada bersama Jokowi.

Seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia menolak wacana musyawarah nasional (Munaslub) untuk mengganti ketua umum. Berkumpulnya 38 ketua DPD Partai Golkar itu juga menjadi forum konsolidasi untuk pemenangan Pemilu 2024.

"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu munaslub itu diusulkan oleh 2/3, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak munaslub," ujar Doli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika