Pembangunan IKN Dapat Dipelajari dari Kota Sejong di Korsel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia terus melakukan upaya kerja sama dengan berbagai negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Korea Selatan (Korsel) merupakan salah satu negara tempat Indonesia mempelajari pemindahan ibu kota administratifnya.

Korsel merupakan negara yang memindahkan Ibu Kota Administratif dari Seoul ke Sejong dalam sejarah panjangnya. Ide awal pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dari Seoul ke Sejong diawali pada 2002 oleh calon Presiden Roh Moo-hyun pada Pemilu Presiden ke-16 Negeri Gingseng.

Alasannya untuk memperluas pemerataan pembangunan di Korsel. Selain itu, faktor lain pemindahan ini guna mengurai kepadatan penduduk hingga faktor demografi yang dekat dengan Korea Utara. Seoul dinilai terlalu dekat dengan Korea Utara yang berjarak sekitar 40 Km dari perbatasan, sehingga terancam sangat mudah diserang.

Menilik keberhasilan Korsel, pada 2012 Sejong Special Self-governing City (Local Government) secara resmi diluncurkan oleh Pemerintah Korsel. Pemindahan berbagai kementerian/lembaga negara dari Seoul ke Sejong dimulai secara bertahap dari 2012 hingga target selesai direlokasi pada 2030. Jika dihitung sejak pembangunan awal yang dilakukan pada tahun 2007, Korsel membutuhkan waktu sekitar 23 tahun.

Indonesia dalam hal ini mempelajari sejarah dan praktik-praktik terbaik Korsel dalam mendukung rencana Pemerintah Joko Widodo yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Wakil Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Vahd Nabyl mengatakan, Indonesia mempelajari Korsel yang juga memindahkan ibu kota administratifnya ke Sejong.

"Saya rasa kita juga belajar dari praktik-praktik terbaik, jadi selama prosesnya Indonesia melakukan master planning dalam mendesain kota," kata Vahd Nabyl dalam diskusi hubungan Indonesia-Korsel pada program "Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea 2023" yang diinisiasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korean Foundation pada Rabu (2/8/2023).

Vahd Nabyl mengatakan, Indonesia juga telah melakukan banyak konsultasi antar pejabat di ibu kota pada kedua negara. Korsel pun, kata dia, terbuka dalam berbagi praktik terbaiknya dalam pemindahan ibu kota administratifnya.

"Jadi ada rasa berbagi sebagai salah satu aspek juga dan saya pikir dalam kerangka acuan semisal pada program ini, mungkin ada kerja sama dan sudah ada kerja sama mengenai pengolahan air untuk ibu kota baru. Saya rasa juga ada sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Kementerian kita di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu, Professor of Political Science and International Relations, Korea University Jae Hyeok-shin mengatakan, kedua negara menjalin kerja sama di berbagai bidang termasuk ekonomi dan investasi dalam pembangunan IKN. Menurut dia, ada kesempatan yang lebih baik dalam hubungan kedua negara pada isu ini.

"Fokus Indonesia pada pembangunan infrastruktur memberikan peluang yang sangat baik bagi perusahaan Korea Selatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar, terutama mengenai ibu kota masa depan, Nusantara, di mana memanfaatkan keahlian di bidang konstruksi, teknik, dan transportasi," kata Jae dalam kesempatan yang sama. 

Pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Korsel untuk ikut berpartisipasi aktif dalam IKN. Adapun beberapa investor dikatakan sudah berminat berinvestasi pada pembangunan IKN.

Korsel dan Indonesia diketahui telah menandatangani puluhan memorandum of understanding (MoU) atau kerja sama untuk pembangunan IKN. Di antaranya terkait pembangunan tol bawah laut di IKN hingga kerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Kementerian PUPR juga berkunjung ke Korsel untuk mempelajari sistem smart city hingga transportasi di Korsel. Teknologi yang dipakai Korsel diharapkan bisa diterapkan di IKN nantinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika