Pemerintah: Skema KPR untuk ASN yang Pindah ke IKN Masih Dihitung
Luas hunian yang disiapkan tipe 70 dengan luas tanah mencapai 90-an meter persegi.
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemerintah disebut-sebut tengah menyiapkan skema kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan harga terjangkau bagi para aparatur sipil negara atau ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, belum diputuskan skema KPR yang telah diputuskan.
"Kalau KPR belum diputusin, lagi dihitung oleh BTN, untuk bisa supaya terjangkau untuk ASN," kata Basuki di Sleman, Kamis (3/8/2023).
Basuki mengatakan, nantinya bangunan rumah yang tengah disiapkan bagi ASN di IKN lebih baik dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa. Luas hunian yang disiapkan adalah tipe 70 dengan luas tanah mencapai 90-an meter persegi.
"Luasannya tapi kita tekan supaya angsurannya tidak lebih dari sekitar Rp 2 jutaan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, KPR hunian untuk ASN yang akan pindah ke IKN saat ini sedangn dipersiapkan. Menurut dia, skemanya hampir sama, tapi bagaimana agar KPR terjangkau bagi ASN.
"Kata kuncinya adalah terjangkau," katanya di Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Herry belum dapat menjelaskan lebih detail terkait program kredit tersebut. Sebab hingga kini pemerintah masih dalam tahap menggodok aturan skema kredit rumah untuk ASN di IKN.
Namun yang jelas, fasilitas kredit yang tengah dirancang bertujuan agar para ASN dapat mendukung proses pemindahan besar-besaran kegiatan pemerintahan di IKN. Diketahui, pemindahan massal ASN dari Jakarta ke IKN mulai awal 2024 mendatang.
"Kita kan mau ada pemindahan besar-besaran, yang mau pindah ini seyogianya bisa mampu membeli rumah di sana, mereka akan tinggal di situ nantinya,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika