Giat Bangun Infrastruktur, Pemda di China Terancam Gagal Bayar Utang
Selama bertahun-tahun, Beijing menyuruh pemda menyelesaikan masalah utangnya sendiri.
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Paket kebijakan yang dijanjikan China untuk meredakan risiko utang pemerintah daerah kemungkinan termasuk penerbitan obligasi khusus, pertukaran utang, perputaran pinjaman, dan sesuatu yang benar-benar dibenci Beijing: masuk ke dalam anggaran pusat.
Pemerintah daerah sangat penting bagi ekonomi China, dengan Beijing menugaskan pejabat provinsi dan kota untuk memenuhi target pertumbuhan yang ambisius. Namun, setelah bertahun-tahun berinvestasi berlebihan pada infrastruktur, imbal hasil penjualan tanah yang anjlok, dan melonjaknya biaya Covid, para ekonom melihat daerah-daerah dengan beban utang besar kini jadi risiko bagi ekonomi China.
Utang pemerintah daerah di China mencapai 92 triliun yuan (12,8 triliun dolar AS atau sekitar Rp 192.000 triliun). Angka itu sekitar 76 persen dari PDB China pada 2022, naik dari 62,2 persen pada 2019.
Para pemimpin China bulan lalu berjanji, tanpa perincian, untuk membantu meringankan utang mereka. Hal itu memberi sinyal kekhawatiran atas rantai gagal bayar utang daerah yang berpotensi mengguncang sektor keuangan. Ekonom menganggap pesan itu lebih konstruktif dibandingkan pada April lalu, ketika para pemimpin Partai Komunis menuntut "kontrol ketat" atas utang lokal.
Implikasinya, kata para ekomom, adalah bahwa Beijing telah menyadari kebutuhan untuk segera mengeluarkan uang guna mengatasi masalah ini. Langkah itu bisa menjadi terobosan besar dalam menemukan jalan keluar dari krisis utang daerah di China. Selama bertahun-tahun, Beijing menuntut agar pemerintah daerah menyelesaikan masalah utangnya sendiri.
"Masalah utang lokal itu kompleks sehingga Anda tidak bisa begitu saja mengatakan Anda tidak ingin bertanggung jawab," kata Guo Tianyong, profesor di Central University of Finance and Economics di Beijing, menjelaskan arahan Politbiro, dilansir Reuters, Senin (7/8/2023).
Sejauh mana keterlibatan pemerintah pusat dan syarat apa pun yang menyertainya, masih menjadi bahan perdebatan, kata dua penasihat kebijakan kepada Reuters. Apakah paket kebijakan akan menjadi rencana jangka pendek atau jangka panjang juga masih belum diketahui. Perincian ini akan menjadi kunci bagi investor untuk mengukur seberapa menentukan dan tahan lama solusi Beijing nantinya.
"Ukuran restrukturisasi dan skala masalah yang diakui Beijing penting untuk keberhasilan upaya ini," kata Logan Wright, mitra di Rhodium Group.
Ikuti Whatsapp Channel Republika