Pusing Utang Pemda, Beijing Diminta Turun Tangan

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Sebagian besar ekonom mengharapkan Beijing untuk menginstruksikan bank-bank milik negara untuk terus menggulirkan utang jangka panjang dengan suku bunga yang lebih rendah. Strategi itu sering disebut aksi "menunda dan pura-pura."

Bank, bagaimanapun, harus selektif berdasarkan besaran dan urgensi dari setiap tugas refinancing. Restrukturisasi utang merusak neraca mereka sendiri dan menghambat kemampuan mereka untuk membiayai bagian ekonomi lainnya.

"Bagi banyak pemerintah daerah untuk mempertahankan fungsi vitalnya, mereka memerlukan transfer dari Beijing. Dan untuk mengembangkannya, mereka perlu menerbitkan obligasi. Kepemimpinan pusat menyadari hal itu," kata seorang sumber di bank negara China kepada Reuters setelah tugas kerja baru-baru ini ke dua provinsi yang berutang.

Pemerintah daerah sendiri akan memiliki tanggung jawab, terutama untuk berterus terang. Pemerintah daerah cenderung menggunakan sisa kuota penerbitan obligasi dari tahun lalu untuk menukar "utang tersembunyi" dengan obligasi resmi di neraca mereka. Menurut analis, obligasi dengan nilai hingga 2,6 triliun yuan (sekitar 0,36 triliun dolar AS atau sekitar Rp 5.432 triliun) akan diterbitkan.

Langkah seperti itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dari 2015 hingga 2018, pemerintah daerah menerbitkan sekitar 12 triliun yuan (sekitar 1,67 triliun dolar AS atau sekitar Rp 25.070 triliun) obligasi untuk menukar utang di luar neraca. Beijing juga dapat meminta daerah tertentu untuk menjual atau memanfaatkan aset guna mengumpulkan dana.

"Perpanjangan utang pemerintah daerah dan entitas keuangan pemerintah daerah (LGFV) serta restrukturisasi, terutama dengan bank, kemungkinan akan didorong, sementara pemerintah daerah juga dapat didorong untuk menjual atau menggadaikan beberapa aset," kata Kepala Ekonom China di UBS, Tao Wang.

Utang Pemerintah China sendiri 21 persen dari PDB. Beijing menggelontorkan satu triliun yuan dalam bentuk obligasi khusus pada 2020 untuk mengatasi pandemi. Sebelumnya, emisi obligasi 1,55 triliun yuan pada 2007 untuk merekapitalisasi dana kekayaan negara dan 270 miliar yuan pada 1998 untuk merekapitalisasi empat besar bank negara.

"Pemerintah pusat dapat menerbitkan obligasi berkupon rendah untuk menggantikan utang lokal," kata penasihat kebijakan kedua.

Kupon obligasi Pemerintah China tenor tahun 10 hingga 30 tahun antara 2,7 persen hingga 3,0 persen. Namun, beberapa pemda dan LGFV membayar bunga 7,0 persen sampai 10 persen.

Guo Tianyong, profesor di Central University of Finance and Economics di Beijing, mengatakan, pertukaran semacam itu harus melebihi satu triliun yuan tahun ini agar ada perubahan signifikan. Transfer fiskal langsung yang lebih besar untuk mendanai layanan publik yang vital juga dapat dimasukkan ke dalam paket kebijakan, kata para analis.

Kabarnya, Kementerian Keuangan China memproyeksikan rekor transfer sebesar 10 triliun yuan tahun ini, naik 3,6 persen dibandingkan 2022. Agar masalah utang lokal berhenti terjadi kembali, pembuat kebijakan perlu menerapkan perubahan besar pada cara kerja ekonomi.

Analis BBVA menyarankan pengurangan kriteria kinerja pertumbuhan dalam mengevaluasi pejabat pemerintah daerah. Tapi, pada akhirnya Beijing dan masyarakat China, mungkin harus menerima pertumbuhan yang lebih rendah setelah empat dekade melakukan ekspansi dengan kecepatan yang mengejutkan.

"Apakah Beijing akan dapat menerima penurunan investasi yang signifikan di daerah dan akibatnya pertumbuhan ekonomi akan menjadi pertanyaan," kata Wright dari Rhodium.

Ikuti Whatsapp Channel Republika