Pengamat Desak Pj Heru Segera Putuskan Proyek Revitaliasi Pasar Senen
Para pedagang Blok VI Pasar Senen demo menuntut revitalisasi segera dituntaskan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Progres revitalisasi Blok VI Pasar Senen hingga kini tidak jelas nasibnya. Sudah dicanangkan sejak era Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, namun proyek itu tidak juga berjalan.
Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus segera memutuskan untuk melanjutkan proyek revitalisasi tersebut atau tidak. Hal itu agar para pedagang yang sekarang tinggal di tempat penampungan sementara (TPS) bisa mendapatkan kepastian.
"Ya Pj Gubernur DKI harus segera memutuskan untuk melanjutkan atau tidak proyek revitalisasi pasar senen tersebut dalam waktu satu tahun ke depan," kata Nirwono saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta pada Senin (7/8/2023).
Dia menjelaskan, jika tidak ada kendala berarti maka Pj Heru sebaiknya dapat menginstruksikan jajarannya menuntaskan proyek itu sampai Oktober 2024. Dengan begitu, pada masa kepemimpinannya, Pj Heru bisa mengatasi salah satu persoalan di Ibu Kota. "Ya itu harus tuntas yah," ucap Nirwono.
Dia pun menyarankan agar Pemprov DKI segera menugaskan dinas yang bertanggung jawab mengawal proyek itu. Dengan begitu, ada pihak yang bertanggung jawab dalam mengatasi proyek revitalisasi Blok VI Pasar Senen. "Ya mengevaluasi dan mengaudit progres pelaksanaan dan mengetahui kendalanya kenapa mangkrak agar dapat ditindaklanjuti," ujar Nirwono.
Tidak jelasnya nasib revitalisasi membuat para pedagang Blok VI Pasar Senen, Jakarta Pusat menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota DKI pada pertengahan pekan lalu. Mereka menuntut Pemprov DKI agar segera menyelesaikan proyek itu. Anggota Komisi C DPRD DKI, Manuara Siahaan pun mendukung Pemprov DKI menuntaskan proyek itu.
"Itu harus dicari tahu dulu siapa PD Pasar Jaya bermitra, pokoknya tanggapan kita itu proyek gagal atau proyek mangkrak. Makanya turun dulu itu Inspektorat DKI, periksa gitu loh," kata Manuara saat dikonfirmasi di Jakarta pada Ahad (6/8/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika