Prabowo Bicara Jokowinomics, Kapitalisme, dan Sosialisme Soal Ekonomi Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya terkait sistem ekonomi yang tepat diterapkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dia menyebut, Indonesia tidak boleh menerapkan sistem ekonomi kapitalisme murni ataupun sosialisme murni.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ekonomi Universitas Kebangsaan RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2023) malam.

Dalam satu bagian pidatonya, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan bahwa Indonesia Emas 2024, sebuah visi untuk membuat Indonesia menjadi negara maju, hanya bisa dicapai dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila.

Prabowo mengatakan, sistem ekonomi Pancasila bukan hanya sekadar slogan. Sistem ini merupakan perpaduan antara kebaikan dari sistem kapitalisme dan kebaikan sistem sosialisme.

Di negara liberal yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme, kata dia, pemerintah hanya berperan sebagai wasit. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi ekonomi seperti memberikan sembako kepada rakyat miskin. Sebab, kebijakan semacam itu dianggap akan membuat mekanisme pasar tidak bekerja secara alamiah.

"Itu pandangan ekonomi neoliberal. Pandangan kita tidak bisa (seperti itu), bahwa seluruh rakyat kita itu adalah tanggung jawab kita," kata Prabowo, Selasa (15/8/2023).

"Paham kapitalisme neoliberal yang didasarkan pada keserakahan bertentangan dengan nilai kita. Intensif profit benar, tapi tidak bisa kita andalkan kemajuan bangsa, pembangunan bangsa atas dasar keserakahan, itu tidak bisa," ujarnya menambahkan.

Menurut dia, penerapan sistem kapitalisme murni hanya akan memberikan manfaat kepada satu persen penduduk yang kaya. Sedangkan 99 persen lainnya "mati semua".

Di sisi lain, lanjut dia, Indonesia juga tidak tepat menerapkan sistem sosialisme murni. Menurutnya, sistem sosialisme murni adalah sebuah utopia.

"Kalau semua orang sama rasa sama rata, yang kerja dikasih gaji sama dengan yang tidak mau kerja, ekonomi tidak akan jalan," kata Prabowo yang merupakan putra dari pakar ekonomi sekaligus politikus Partai Sosialis Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo itu.

Karena itu, kata Prabowo, Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi Pancasila atau yang disebut di luar negeri dengan teori jalan tengah atau jalan ketiga. Teori ini mencampurkan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

"Kita simpulkan bahwa esensi ekonomi Pancasila adalah mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila itu berpihak kepada rakyat, kepentingan nasional, menjunjung nilai kemanusiaan, dan mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menyatakan, sistem ekonomi Pancasila itu sudah diterapkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi. Dia menyebut sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan Jokowi sebagai Jokowinomics.

"Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila, yang wujudnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa dan program lain yang sebenarnya adalah intervensi pemerintah yang bertujuan mengurangi kesulitan rakyat paling lemah," kata Menteri Pertahanan itu.

Menurut Prabowo, Jokowinomics harus dilanjutkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2024. Dia pun meminta mandat kepada rakyat untuk menjadi presiden.

"Saya telah dipercaya oleh beberapa kekuatan politik yang cukup besar di Republik Indonesia untuk maju (Pilpres) 2024. Saya meminta mandat dari rakyat," ujar sosok yang telah didukung empat partai parlemen dan satu parti non-parlemen itu.

Prabowo menyadari, dirinya harus menyiapkan diri sebelum meminta mandat rakyat. Dia mengaku telah menyiapkan tim atau Kelompok Kerja Transformasi Bangsa yang berisikan pakar-pakar terbaik dari semua bidang ilmu untuk membantunya melanjutkan Jokowinomics.

Ikuti Whatsapp Channel Republika