Anggota DPR Harap BKKBN Maksimalkan Peran Kelembagaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, M Nabil Haroen (Gus Nabil), berharap Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), memaksimalkan peranannya dalam penangangan stunting di Indonesia.

"Presiden sudah menunjuk BKKBN sebagai leading sector (sektor unggulan), dan kami melihat itu belum maksimal," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Hal itu disampaikan Gus Nabil menanggapi pidato presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. Menurut dia, kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf di sektor kesehatan cukup bagus. Namun, masih ada beberapa persoalan yang perlu dituntaskan.

Dia mencontohkan persoalan stunting, di mana target presiden di tahun 2024 adalah 14 persen. Sementara saat ini, masih berada di angka 21,6 persen. "Perlu kerja bersama, gotong royong oleh seluruh anak bangsa," ujarnya.

Menurut dia BKKBN menjadi leading sector berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. "BKKB tidak hanya diberikan Perpres oleh presiden, tetapi betul-betul menjadi dirigen penanganan stunting," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting atau kekurangan gizi kronis menjadi 21,6 persen, dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,9 pada 2022.

"Menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022, dan menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sejak 2015 sampai 2023 sebesar Rp 3.212 triliun," kata Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, sejumlah pencapaian tersebut merupakan hasil dari upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM).

Ikuti Whatsapp Channel Republika