Delegasi ECOWAS Akhirnya Bertemu Presiden Niger yang Dikudeta
Mereka juga berhasil mengadakan pembicaraan dengan pemimpin junta
REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Delegasi dari Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) akhirnya bertemu dengan Presiden Niger yang terguling Niger Mohamed Bazoum pada Sabtu (19/8/2023). Mereka juga berhasil mengadakan pembicaraan dengan pemimpin junta Jenderal Abdourahmane Tiani di ibu kota Niamey.
Misi ECOWAS sebelumnya telah ditolak untuk melakukan kontak dengan junta. Menurut sumber ECOWAS yang berbicara tanpa menyebut nama, delegasi blok Afrika Barat kini bisa bertemu di bandara Niamey oleh perdana menteri yang ditunjuk junta.
Kelompok yang terbang itu dipimpin oleh mantan pemimpin militer Nigeria Abdulsalami Abubakar dan Presiden komisi ECOWAS Omar Touray. Juru bicara kepresidenan Nigeria Abdulaziz Abdulaziz memposting foto pertemuan delegasi dengan Bazoum.
"Setelah bertemu .... (pemimpin junta) Jenderal Abdoulrahmane Tchiani, delegasi ECOWAS di Niger juga mengunjungi Presiden Mohamed Bazoum malam ini," tulis pernyataan juru bicara tersebut di platform perpesanan X.
Belum ada komentar mengenai negosiasi dari antara ECOWAS dengan junta. Militer Niger telah menahan Bazoum sejak merebut kekuasaan pada 26 Juli 2023, meskipun internasional menyerukan pembebasannya.
Kelompok Afrika Barat sedang mengejar cara diplomatik untuk membalikkan kudeta. Penerimaan para pemimpin kudeta terhadap misi tersebut dapat menandakan kesediaan baru untuk bernegosiasi.
ECOWAS sehari sebelum pertemuan itu berlangsung telah menggandakan ancamannya untuk menggunakan kekuatan sebagai upaya terakhir dalam memulihkan demokrasi Niger. Dikatakan "Hari-H" yang dirahasiakan telah disetujui secara bersama untuk kemungkinan intervensi militer.
Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada Sabtu malam, Tiani mengatakan, baik para pemimpin kudeta maupun rakyat Niger menginginkan perang, walau tetap terbuka untuk berdialog. Dia memperingatkan, bahwa Niger siap membela diri jika diperlukan.
"Jika agresi akan dilakukan terhadap kami, itu bukan sesuatu yang sulit seperti yang diyakini sebagian orang," kata pemimpin militer itu.
Sementara itu, Tiani mengatakan, saat ini junta mengejar agendanya sendiri. Militer yang berkuasa akan meluncurkan dialog nasional untuk berkonsultasi tentang transisi kembali ke demokrasi.
"Seharusnya berlangsung tidak lebih dari tiga tahun," ujar Tiani memberi tenggat waktu.
Ketegasan junta untuk menolak tekanan eksternal untuk mundur telah dipuji oleh banyak orang di Niger. Ribuan pendukungnya berkumpul di sebuah stadion di Niamey pada Sabtu. Kerumunan itu mendorong penundaan sensus tidak resmi sukarelawan sipil untuk peran non-militer jika ECOWAS menggunakan kekerasan.
“Dalam semua kalkulasi dan pemahaman kami, kami tidak pernah berpikir kami dapat memobilisasi (sejumlah orang ini),” kata Younoussa Hima, salah satu penyelenggara inisiatif yang dijuluki “Mobilisasi Kaum Muda untuk Tanah Air.”
Banyak warga bersemangat untuk bertarung....
Penyelenggara gerakan perekrutan Niamey mengatakan, mereka tidak bermaksud mendaftarkan sukarelawan untuk tentara. Kegiatan itu hanya mengumpulkan daftar orang yang bersedia meminjamkan keterampilan sipilnya jika terjadi serangan ECOWAS. Namun banyak warga di sekitar stadion tampak bersemangat untuk bertarung.
Sikap itu muncul setelah ECOWAS telah mengambil tindakan yang lebih keras terhadap kudeta Niger. Niamey merupakan negara ketujuh yang terjadi kudeta di wilayah yang lebih luas itu dalam tiga tahun. Kondisi ini membuat kredibilitas blok dipertaruhkan karena dikatakan tidak akan mentolerir penggulingan lebih lanjut.
Niger juga memiliki kepentingan strategis bagi kekuatan regional dan global. Cadangan uranium dan minyaknya serta berperan sebagai tempat strategis bagi pasukan asing yang terlibat dalam perang melawan pemberontak yang terkait dengan Alqaidah dan ISIS.
Menggarisbawahi kepentingan yang dipertaruhkan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Sabtu, bahwa pihaknya telah mengirim duta besar baru untuk Niger. "Berfokus diplomatiknya adalah mengadvokasi solusi diplomatik yang mempertahankan tatanan konstitusional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika