Mengapa PDIP Jadi Terkesan Ragu Memecat Budiman Sudjatmiko?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Wahyu Suryana, Antara

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan keputusan DPP PDIP terhadap Budiman Sudjatmiko akan segera diumumkan. Namun ia menilai, partai berlambang kepala banteng itu pasti akan memecat mantan aktivis '98 itu.

"Padahal kan dia sudah tahu kalau berbeda ya pilihannya cuma ada dua mundur atau dipecat, jadi ya dia supaya naik harganya, bisa jadi kayak martir, naik harga pasarannya. Dia maunya dipecat, enak saja, ya kita pasti pecat, tapi kan bukan dia ngatur kita," ujar Deddy dihubungi wartawan, Senin (21/8/2023).

PDIP lewat Megawati Soekarnoputri sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres). Pernyataan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memastikan bahwa Budiman melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Kalau dia secara tegas, vulgar mendukung calon yang di luar rekomen partai, itu proses pemecatan biasa tidak berlaku, itu pemecatan seketika, tidak perlu ditanya. Karena bukti-buktinya sudah jelas, dia menyatakan dukungan akan mendukung capres yang bukan dipilih partai," ujar Deddy.

"Kalau orang seperti itu dibiarin, ya semua orang sesuka-suka hatinya dong di partai mau dukung siapa, emangnya ini gerombolan, karang taruna. Dia sengaja supaya dipecat, supaya kesannya heroik gitu, supaya kayak didzalimi," sambung Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP itu.

PDIP hari ini memang batal mengumumkan pemberian sanksi kepada salah satu kader-nya Budiman Sudjatmiko yang mendeklarasikan dukungannya terhadap bakal capres, Prabowo Subianto. Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Dharmo mengatakan bahwa pengumuman itu urung dilaksanakan, karena PDIP fokus kepada hasil survei dari dua lembaga terkait elektabilitas bakal capres dari PDIP, Ganjar Pranowo yang menunjukkan kenaikan.

"Kita akan fokus bahas itu dulu (hasil survei)," kata Adi dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.

Adi mengatakan, bahwa hasil survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan elektabilitas Ganjar terus naik adalah momentum penting. Menyikapi hasil survei itu, kata dia, DPP PDIP langsung menggelar konsolidasi internal.

"Ini penting sebagai momentum politik bagi pergerakan yang semakin masif untuk Ganjar Pranowo bersama parpol (partai politik) pengusung, pendukung, dan relawan," ucap Adi.

Dalam survei Litbang Kompas, yang diumumkan Senin ini, Ganjar Pranowo unggul dari dua bakal capres lainnya, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, dalam simulasi terbuka, simulasi 10 nama, lima nama, hingga tiga nama. Pada simulasi terbuka, elektabilitas Ganjar adalah 24,9 persen, Prabowo 24,6 persen, dan Anies 12,7 persen. Sementara itu, dalam simulasi 10 nama, Ganjar mendapatkan 29,6 persen, Prabowo 27,1 persen, dan Anies 15,2 persen.

Berikutnya, dalam simulasi lima nama, Ganjar memperoleh 31,8 persen, Prabowo 27,8 persen, dan Anies 15,6 persen; kemudian dalam simulasi tiga nama Ganjar mendapatkan elektabilitas 34,1 persen, Prabowo 31,3 persen, dan Anies 19,2 persen.

Sedangkan dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Jumat (18/8/2023), dukungan kepada Ganjar berhasil rebound. Elektabilitas Ganjar mencapai 35,2 persen, Prabowo 33,2 persen, dan Anies 23,9 persen.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memastikan pihaknya akan memberikan sanksi disiplin tegas terhadap Budiman Sudjatmiko. Ia menjelaskan, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun akan menyampaikan hal tersebut pada hari Senin (21/8/2023), yang kemudian dibatalkan.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," ujar Hasto lewat keterangannya, Ahad (20/8/2023).

Ia sendiri juga memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan yang dilakukan di Jawa Tengah. Hal tersebut justru akan membuat kader PDIP di provinsi tersebut semakin solid menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, hal serupa pernah terjadi pada Pemilu 2019. Saat kubu Prabowo membangun posko pemenangan di Solo. Namun hasilnya, lawan Joko Widodo (Jokowi) itu justru mengalami kekalahan.

"Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Adapun, Budiman Sudjatimiko mengaku belum tahu bagaimana nasibnya di PDIP. Sebab, hingga saat ini DPP PDIP belum mengambil keputusan terkait sikapnya yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Budiman belum dapat memberikan komentar terkait sikap PDIP yang akan memecatnya atau dirinya yang mengundurkan diri. Menurutnya, saat ini sudah mendapatkan peringatan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Jadi baru peringatan dari Pak Sekjen secara personal dan belum ada surat pemanggilan. Karena biasanya proses jika ada tindakan kepada saya, kepada kader pada umumnya didahului oleh pemanggilan resmi," ujar Budiman dihubungi wartawan di depan Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Ditanya, apakah ia akan mengundurkan diri PDIP sebagai kader? Budiman mengaku enggan bereaksi berlebihan. Sebab, ia menunggu terlebih dahulu surat pemanggilan DPP PDIP terkait sikapnya yang mendukung Prabowo. 

Budiman sendiri siap bertanggung jawab terhadap sikapnya yang mendukung Prabowo, ketimbang Ganjar Pranowo yang dideklarasikan PDIP. Sikapnya tersebut juga memiliki alasan yang dapat dijelaskannya kepada DPP PDIP. 

"Jadi saya merasa, secara ideologis, secara strategis, saya tidak melakukan kesalahan. Sehingga menurut saya, tidak layak saya kemudian mundur," ujar Budiman.

Pengamat politik, Khoirul Umam menilai, keputusan Budiman Sudjatmiko mendukung capres Prabowo Subianto adalah imbas setelah selama ini Budiman tampak tidak mendapatkan peran memadai dalam internal PDI Perjuangan. Baik dalam konteks pencalegan maupun skema penyuksesan capres PDIP, Ganjar Pranowo.

Menurut Khoirul, Budiman selama ini dibiarkan berada dalam ruang periferal atau pinggiran dari pusaran kekuasaan internal partai di PDIP. Karenanya, Umam melihat, tindakan Budiman belakangan sebagai reaksi balik atas kekecewaannya itu.

"Wajar jika akhirnya Budiman memutuskan tidak nyaleg lagi di PDIP," kata Umam kepada Republika, Senin (21/8/2023).

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Universitas Paramadina itu berpendapat, situasi itu tampaknya dimanfaatkan dengan baik tim Prabowo. Salah satunya dilakukan oleh Hashim Djojohadikusumo.

Hashim dikabarkan sudah sejak lama membangun komunikasi dan melakukan penggalangan mengajak Budiman. Keputusan Budiman semakin bulat ketika sel-sel politik dan jaringan relawan Jokowi kokoh mendukung Prabowo.

"Yang besar kemungkinan atas sepengetahuan dan restu politik Jokowi," ujar Umam.

Direktur Eksekutif Indostrategic itu menambahkan, keputusan Budiman bergabung dan mendukung Prabowo tampaknya sudah dipertimbangkan secara matang. Termasuk, untuk menghadapi konsekuensi terberat atas sikapnya.

"Artinya, pada titik ini, Budiman juga sudah siap dipecat PDIP dengan pasal indisipliner, tidak loyal dan melanggar konstitusi partai," kata Umam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika