Kemenhub Siapkan Ganjil Genap Selama KTT ASEAN di Jakarta
Masyarakat diharapkan dapat mengurangi mobilitas selama berlangsungnya KTT ASEAN.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan rekayasa lalu lintas serta aturan ganjil genap selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan masyarakat masih dapat mengakses layanan publik, meskipun diharapkan dapat mengurangi mobilitas selama periode konferensi tersebut.
“Kami sudah mengatur dan intens berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Juga rekayasa lalu lintas yang mungkin nanti dilakukan, seperti penerapan ganjil genap, kemudian rekayasa lalu lintas terencana atau apabila harus diadakan diskresi, ini banyak perannya nanti di bawah otoritas Polda Metro Jaya,” kata dia dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Kemenhub bersama kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, hingga Kementerian Sekretaris Negara telah berkoordinasi guna memastikan penyelenggaraan KTT ASEAN dapat terlaksana dengan baik. Hal itu dimulai dengan pengaturan kedatangan para delegasi di bandara hingga mobilitas dan konektivitas para anggota delegasi selama KTT ASEAN.
Ia menilai rekayasa lalu lintas pada saat penyelenggaraan KTT ASEAN tidak hanya yang sudah ditetapkan untuk ruas-ruas tertentu, namun juga dapat bersifat situasional, tergantung pada perkembangan situasi yang mungkin terjadi pada hari pelaksanaan.
“Kalau padat, kita lakukan rekayasa. Ada ruas-ruas jalan yang ditutup, ada ruas-ruas jalan lain yang diberikan alternatif. Ada juga yang buka tutup pada jam-jam atau ruas-ruas tertentu. Ini akan kami sosialisasikan,” kata dia.
Selain itu, Adita menegaskan selama penyelenggaraan KTT ASEAN mendatang, seluruh layanan transportasi massal akan tetap beroperasi normal untuk melayani masyarakat, sebab pemerintah pada prinsipnya tak ingin mengganggu layanan dan kenyamanan publik.
“Layanan publik tidak bisa kita tunda atau batasi. MRT (Mass Rapid Transit) akan tetap beroperasi untuk masyarakat umum. Mungkin nanti di jalur-jalur tertentu ada pengaturan khusus, seperti dari stasiun di depan Kantor ASEAN sampai GBK (Gelora Bung Karno) yang menjadi perputaran anggota delegasi. Bagaimana pun, layanan publik tidak boleh berhenti,” kata dia.
Ia menambahkan MRT memang menjadi salah satu moda transportasi resmi yang akan digunakan para delegasi KTT ASEAN, selain kendaraan listrik. Pasalnya, MRT termasuk moda transportasi publik berteknologi tinggi dengan pelayanan yang baik dan menjadi kebanggaan Indonesia di hadapan para delegasi negara sahabat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika