Jepang Sesalkan Banyak Serangan Verbal dari Cina Soal Pelepasan Limbah PLTN Fukushima
Tes menunjukkan radioaktif di air di dekat PLTN Fukushima tidak naik
REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan ia sangat menyesalkan banyak panggilan telepon yang melecehkan dari Cina mengenai pelepasan air radioaktif pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima ke Pasifik. Jepang mengatakan tes menunjukkan radioaktif di air di dekat PLTN Fukushima tidak naik.
"Banyak panggilan telepon yang melecehkan yang diyakini berasal dari Cina terjadi di Jepang, perkembangan ini sangat disesalkan dan kami prihatin," kata juru bicara pemerintah Jepang itu pada konferensi pers rutin, Senin (28/8/2023).
Pada Kamis (24/8/2023) lalu Jepang mulai melepaskan air PLTN Fukushima ke laut sebagai langkah penting dalam menonaktifkan pembangkit listrik yang mengalami tiga kali kebocoran setelah dilanda tsunami pada tahun 2011 menyusul gempa bumi dahsyat.
Kementerian luar negeri Cina belum menanggapi permintaan komentar mengenai pernyataan Matsuno. Kementerian Lingkungan Jepang mengumumkan tes tidak mendeteksi radioaktif air laut di dekat PLTN Fukushima naik. Tes ini digelar beberapa hari setelah Jepang melepaskan limbah air PLTN Fukushima ke laut.
Jepang mulai melepaskan air dari PLTN Fukushima yang hancur karena tsunami ke laut Pasifik. Langkah ini memicu protes dari Jepang dan negara-negara tetangga terutama Cina yang melarang impor produk-produk laut dari Jepang.
Jepang dan organisasi saintifik mengatakan air tersebut aman setelah saring untuk menyingkirkan sebagian besar elemen radioaktif kecuali tritium, isotop dari hidrogen.
Karena tritium sulit dipisahkan dengan air. Air dari Fukushima diencerkan sampai tingkat tritium di bawah batas yang ditetapkan.
Kementerian Lingkungan Jepang menguji lebih dari 11 titik di dekat PLTN. Kementerian mengatakan hasil tes menunjukkan konsentrasi tritium di bawah 7 hingga 8 becquerel tritium per liter.
"(Angka ini) tidak akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan," kata kementerian, Ahad (27/8/2023) kemarin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika