Gibran Hingga Bobby Ajak Warga Pilih Ganjar dan PDIP, Padahal Belum Masa Kampanye 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak masyarakat memilih partainya dan capres partainya Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024 mendatang. Padahal, masa kampanye belum dimulai. 

Ajakan itu disampaikan lewat video, yang diunggah di akun media sosial X/Twitter resmi PDIP dalam beberapa hari terakhir. Kepala daerah dari PDIP yang mengajak masyarakat memilih itu salah satunya adalah Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming. 

"Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar," ujarnya lewat video yang diunggah pada Senin (21/8/2023). Dalam video itu, Gibran mengenakan baju seragam PDIP. 

Selain Gibran, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga membuat video ajakan serupa. Bobby merupakan menantu Presiden Jokowi. Dia juga mengenakan baju seragam PDIP berwarna merah.

"Saya Muhammad Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan ingin menyampaikan dan ingin mengajak bersama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track record-nya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti," kata Bobby dalam videonya yang diunggah di akun X/Twitter PDIP pada Ahad (20/8/2023). 

"Dan untuk seluruh kader PDI Perjuangan dan seluruh simpatisan, ayo kita menangkan PDI Perjuangan hattrick, khususnya di Kota Medan dan kita ajak masyarakat Kota Medan untuk memilih PDI Perjuangan," ujar Bobby menambahkan. 

Selain dua keluarga Jokowi itu, ajakan serupa juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw. Dia mengajak seluruh masyarakat di Sulut untuk memilih Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. 

Masih terdapat beberapa kepala daerah dari PDIP lainnya yang membuat video serupa dan diunggah di akun X PDIP. Beberapa di antaranya adalah Wakil Bupati Kuningan Muhammad Ridho Suganda, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Bupati Grobogan Sri Sumarni, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Sebagai catatan, masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023. Di sisi lain, Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye melarang partai politik berkampanye sebelum masa kampanye dimulai. 

Dalam Pasal 70, partai politik hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di kalangan internal. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja berulang kali menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi boleh dikemas dalam berbagai bentuk, asalkan tidak ada ajakan memilih. 

Dosen hukum pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini menilai, Bawaslu RI harus menindak aksi kampanye colongan yang dilakukan PDIP itu. Bawaslu dengan kewenangannya yang besar dan personel yang banyak, harus proaktif menindak aksi PDIP itu, jangan menunggu laporan masyarakat. 

Titi mengatakan, setidaknya ada tiga hal mengapa aksi kepala daerah PDIP itu diduga melanggar ketentuan kampanye. Pertama, ada unsur ajakan memilih. Kedua, PDIP merupakan partai politik peserta Pemilu 2024. 

Ketiga, Ganjar merupakan kandidat capres. Meski belum didaftarkan secara resmi ke KPU, tapi Ganjar dipastikan bisa diusung PDIP. Sebab, PDIP merupakan satu-satunya partai yang melampaui ambang batas pencalonan presiden. Apalagi, kata dia, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal capres dari PDIP.

Komisioner Bawaslu RI Puadi mengatakan, saat ini masa kampanye memang belum dimulai. Kendati begitu, pihaknya belum akan mengusut dugaan pelanggaran itu karena akan melihat terlebih dahulu video ajakan memilih yang diunggah di akun X/Twitter resmi PDIP itu. 

"Ya kita akan lihat dulu (video ajakan memilih itu). Kita tetap konsisten melakukan pengawasan. Kita bisa lihat, ada tidak potensi-potensi pelanggaran administrasi, etik, dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Kalau itu bukan ranah Bawaslu bisa kita rekomendasikan," kata Puadi kepada wartawan di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Senin (28/8/2023).

Puadi menjelaskan, terdapat dua pintu masuk penanganan kasus dugaan pelanggaran pemilu di Bawaslu RI, yakni pintu temuan pelanggaran oleh pengawas dan laporan dari masyarakat. Hingga kini, Bawaslu belum menemukan ataupun menerima laporan ihwal video ajakan memilih yang dibuat kepala daerah dari PDIP itu. 

Dia mengatakan, Bawaslu akan menunggu informasi awal soal aksi kepala daerah dari PDIP itu. Jika sudah mendapatkan informasi awal, Bawaslu akan melihat apakah tindakan PDIP sebagai partai politik dan kepala daerah PDIP itu melanggar ketentuan kampanye. 

Pasalnya, partai politik hanya boleh melakukan sosialisasi di internal sebelum masa kampanye dimulai. "Kita tetap, pascapenetapan parpol peserta pemilu kita konsisten hanya mengawasi sosialisasi partai politik agar sosialisasi partai politik itu tidak dipandang sebagai ruang kampanye," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI itu. 

PDIP meyakini elektabilitas bakal capres Ganjar Pranowo akan meningkat tajam setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengakui pada Maret dukungan kepada Ganjar sempat turun, namun, setelah itu dukungan kepada Ganjar kembali mengalami rebound.

"Nanti akan ada perubahan satu bulan ke depan. Kami lihat hasil survei satu bulan ke depan, setelah Mas Ganjar sudah selesai sebagai Gubernur Jawa Tengah dan bisa maksimal melakukan kegiatan sebagai calon presiden," kata Eriko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Dia juga memprediksi tingkat keterpilihan Ganjar akan semakin menguat ketika ia selesai menjabat Gubernur. Sebab, Ganjar akan memiliki banyak waktu untuk menemui masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Eriko, salah satu faktor penentu kembalinya dukungan kepada Ganjar adalah dukungan dari Presiden Joko Widodo. Hal ini terbukti dari hasil survei Litbang Kompas. Di sisi lain, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang orisinalitas dan betul-betul memikirkan nasib rakyat.

"Rakyat akan melihat orisinalitas apa yang akan dilakukan pemimpin. Sosialisasi penting sekali bahwa Ganjar bersama rakyat. Itu yang paling utama," ujarnya.

Tidak hanya itu, hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan elektabilitas bakal capres Ganjar Pranowo berhasil menyalip Prabowo. Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyampaikan dalam simulasi pilihan tertutup terhadap tiga nama, Ganjar mendapat dukungan 35,9 persen, sedangkan Prabowo 33,6 persen dan Anies Baswedan dengan dukungan 20,4 persen.

Dalam survei Litbang Kompas, Ganjar Pranowo unggul dalam simulasi 10 nama, 5 nama, hingga 3 nama. Saat simulasi terbuka, elektabilitas Ganjar Pranowo dipilih responden sebanyak 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen, dan Anies Baswedan 12,7 persen.

Dalam simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo diketahui mendapatkan 29,6 persen. Sementara itu, Prabowo Subianto 27,1 persen, dan Anies Baswedan 15,2 persen. Berikutnya, dalam simulasi lima nama, Ganjar memperoleh suara sebesar 31,8 persen, Prabowo 27,8 persen, dan Anies 15,6 persen.

Dalam simulasi tiga nama, Ganjar mendapatkan elektabilitas 34,1 persen. Gubernur Jawa Tengah itu unggul dari Prabowo yang punya 31,3 persen dan Anies 19,2 persen. Sedangkan dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia, dukungan kepada Ganjar berhasil rebound.

Elektabilitas Ganjar sebesar 35,2 persen jika pemilihan presiden diadakan sekarang. Kemudian, Prabowo 33,2 persen dan Anies hanya 23,9 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika