Sri Mulyani Tegas akan Selektif Beri Modal Negara kepada BUMN

BUMN mengajukan penyertaan modal negara tunai sebesar Rp 57,96 triliun.

Republika/Prayogi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang usai mengikuti rapat kerja dengan Komis XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Rapat kerja tersebut membahas pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024.
Rep: Novita Intan Red: Lida Puspaningtyas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan akan selektif untuk memberikan penyertaan modal negara kepada perusahaan BUMN. Nantinya pemberian penyertaan modal negara secara selektif dilakukan dengan menetapkan kontrak kerja dengan direksi serta Kementerian BUMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya mendorong efektivitas pembiayaan investasi di dalam pemberian penyertaan modal negara kepada BUMN yang dilakukan secara selektif.

"Sejalan dengan fraksi PDIP, PAN, PKB, Demokrat, P3, mengenai kinerja profesionalitas dan tata kelola BUMN yang menerima PMN yang perlu terus ditingkatkan,” ujarnya saat Rapat Paripurna DPR ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2023-2024, Selasa (29/8/2023).

Berdasarkan buku Nota Keuangan 2024, penyertaan modal negara diberikan ke PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 12,5 triliun pada 2024. Adapun penyertaan modal negara untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol.

“PMN kepada PT HK akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan.

Adapun manfaat pemberian penyertaan modal negara kepada Hutama Karya di antaranya menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi, serta mendukung program pemerintah bidang konektivitas nasional.


Rencananya, dana tersebut juga akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung). Sehingga meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan di wilayah terkait yang mendukung penurunan biaya transportasi barang dan manusia.

Pada tahun depan pada masa akhir pemerintah Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan penyertaan modal negara tunai sebesar Rp 57,96 triliun dan nontunai sebesar Rp 673 miliar.

Usulan penyertaan modal negara tunai sebesar Rp 57,96 triliun pada 2024 ditujukan 10 BUMN yaitu PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), PT INKA (Persero), Rekayasa Industri (Rekind), PT Pelni (Persero) dan ID Food.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Ditegur Seskab Mayor Teddy, Gus Miftah Minta Maaf

Gus Miftah Diminta Gerindra Minta Maaf ke Penjual Es Teh, Prabowo: Mereka Mulia dan Jujur

Ada di Samping Gus Miftah Saat Penjual Es Teh Dihina, Ini Kata Habib Zaidan

Penjelasan Gus Yusuf Soal Konteks Video Gus Miftah yang Olok-Olok Penjual Minuman

Arti Kata 'Goblok' yang Diucapkan Gus Miftah Menurut KBBI

Mengenal Profil Gus Miftah, Dai Keturunan Kiai yang Viral Setelah Hina Pedagang Es

Viral Sejumlah Mobil Terseret Banjir Bandang di Sukabumi

Viral Gus Miftah, Ustadz Amir Faishol Kutip Surah Al-Humazah Soal Pengumpat

Polemik Gus Miftah, Pidato Prabowo Soal Pedagang Kaki Lima Viral: Mereka Halal!

Ramai Soal Gus Miftah, Dahnil Bernasihat: Muliakan yang Miskin, tak Ada Perkataan Kasar