Legislator Minta Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan Polusi Udara 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Legislator mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka layanan posko pengaduan masyarakat yang terdampak polusi udara. Hal itu diusulkan lantaran semakin banyak masyarakat yang mengidap infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kualitas udara yang semakin parah di Jakarta. 

"Situasi polusi ini sudah darurat, harusnya dibuka posko pengaduan masyarakat, supaya masyarakat bisa menyampaikan keluhannya agar ada treatment dari pemerintah sebagai insentif terhadap masyarakat yang terpapar polusi," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

Posko pengaduan itu nantinya diharapkan bisa menjadi wadah bagi warga Ibu Kota untuk mendapatkan perhatian dan atensi dari Pemprov DKI Jakarta. Terutama dari aspek vital yakni kesehatan masyarakat. 

Tak hanya mengusulkan posko pengaduan, Wibi juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan kesehatan prioritas bagi kelompok usia rentan seperti anak-anak dan lanjut usia (lansia). Menurutnya, kelompok usia rentan itu sangat memerlukan perhatian lebih mengenai jaminan keselamatannya. 

"Pelayanan terhadap kelompok masyarakat paling rentan seperti balita, anak-anak sekolah, dan lansia harus diutamakan," tutur Politisi Partai Nasdem tersebut. 

Sebelumnya diberitakan, terdapat kenaikan kasus Ispa, terutama terhadap balita di DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Iya ada kenaikan. Tapi tetap ditangani oleh Puskesmas tapi ISPA nya kan masih ringan," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (29/8/2023).

Menurut penuturan Heru, berdasarkan data dari Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin, terdapat kenaikan ISPA sebesar 24 sampai 31 persen, khususunya balita. Namun, dia tidak membeberkan angka detail dari kenaikan itu. 

Terpisah, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat angka kasus ISPA di Jakarta mencapai lebih dari 100 ribu kasus per bulannya pada sepanjang 2023 ini. Pelaksana Tugas (Plt) Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengakui adanya kenaikan, meskipun dinilai tidak signifikan. 

"ISPA masih di angka antara 134 ribu sampai 156 ribu per bulannya. Bulan Juli 2023, ada 156 ribu (kasus), ya agak naik sih dibanding Mei dan Juni, tapi enggak sangat signifikan," kata Ani di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/8/2023). 

Ani menyatakan, pada kalangan rentan -terutama balita- memang tengah menjadi konsentrasi Dinkes DKI Jakarta. Pasalnya, angka kasus ISPA pada balita terbilang cukup banyak. 

"Balita itu kenaikan Juni Juli masih sama sekitar 41 ribu, jadi misalkan bulan Juni jumlahnya 156 ribu, 41 ribu-nya balita," tutur dia. 

Ani mengimbau agar kelompok rentan seperti balita dapat mengurangi intensitas berkegiatan di luar rumah. Hal itu untuk menghindari kondisi kesehatan yang kian menurun akibat polusi udara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika