Komisi IX Desak 4 Poin ke Kemenkes untuk Atasi Polusi Udara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR telah menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin terkait permasalahan polusi udara. Rapat tersebut menghasilkan empat poin kesimpulan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengatasi persoalan tersebut.

"A, (Kemenkes) bersama kementerian/lembaga lain meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan, khususnya untuk mendorong pengendalian polusi udara di sisi hulu dan menyusun kebijakan pengendalian polusi udara secara terpadu," Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene membacakan kesimpulan, Rabu (30/8/2023).

Kedua, Komisi IX meminta Kemenkes untuk melakukan penguatan database pemantauan kualitas udara. Ketiga, Kemenkes harus melakukan intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi dampak polusi udara terhadap kesehatan.

"D, mengantisipasi penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak polusi udara. Pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan SDM kesehatan," ujar Felly.

Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris melihat belum adanya keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan polusi udara. Sebab, setiap kementerian/lembaga menjalankan kebijakannya sendiri-sendiri tanpa adanya sinergi satu sama lain.

Salah satunya saat Budi menyampaikan pandangannya terkait solusi permasalahan polusi udara di sektor kesehatan. Namun, pandangannya itu belum menjadi sebuah kebijakan dan disinergikan dengan kementerian lain.

"Saya senang sekali tadi yang dipaparkan Pak Menteri, ada strateginya, ada data yang dampaknya seperti apa, tapi secara keseluruhan pemerintah belum bekerja secara bersama-sama mencari solusi dan melakukan apa. Ini belum kelihatan," ujar Charles.

Di samping itu, ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengatasi sejumlah persoalan. Sebab masalah polusi udara baru menjadi perhatian pemerintah ketika hal tersebut viral di media sosial.

"Sejujurnya saya sedih melihat bagaimana permasalahan diselesaikan di Republik ini. Seringkali pola penyelesaian masalah itu, pola pemadam kebakaran dan berdasarkan viral atau tidaknya suatu masalah," ujar Charles.

Ikuti Whatsapp Channel Republika