Demokrat tak Paksakan AHY Jadi Cawapres di Koalisi Baru

Demokrat akan melakukan pendekatan baik dengan kubu Prabowo atau Ganjar.

Republika/ Nawir Arsyad Akbar
Majelis Tinggi Partai Demokrat resmi memutuskan untuk mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan, di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023) malam.
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BOGOR -- Partai Demokrat resmi mencabut dukungan dari Anies Rasyid Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kini, partai berlambang bintang mercy itu terbuka untuk berkomunikasi dengan koalisi pengusung bakal calon presiden (capres) yang lain.

Baca Juga


Mereka juga tak memasang syarat untuk menjadikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres). Termasuk komunikasinya dengan pengusung Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

"Kami tidak pernah mengajukan syarat-syarat. Kita komunikasi aja, dari komunikasi itu dan komunikasi itu kan kemudian akan muncul pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut di dalam," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023) malam.

Menurutnya, Partai Demokrat akan kembali memulai dari awal soal komunikasi peluang koalisi dengan partai politik lain. Termasuk menyamakan visi dan pandangan untuk Indonesia pada periode 2024-2029. "Yang penting komunikasi, terbangun chemistry, terbangun visi yang sama tentang bagaimana, sehingga kemudian kita bisa bersama-sama menuju Pilpres 2024," ujar Andi.

Partai Demokrat sendiri sudah menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani. Setelah pertemuan itu, terdapat kesepakatan soal komunikasi yang akan terus dijalin keduanya.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo juga sudah menawarkan ajakan untuk bekerja sama ketika bertemu langsung dengan SBY. Di mana kemudian ditindaklanjuti oleh kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani ke Kantor DPP Partai Demokrat.

"Bisa saja akan ada komunikasi-komunikasi lebih lanjut, tapi sekali lagi setelah rapat ini mungkin kami dalam 2-3 hari ke depan, 2-3 minggu, kita lihat lagi," ujar Andi.

Dalam pembukaan rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY mengedepankan etika politik dalam menjalin peluang untuk berkoalisi pada Pilpres 2024. Hal tersebut dinilainya sudah ditunjukkan oleh Ganjar dan Prabowo

Kubu Ganjar lewat Ketua DPP PDIP, Puan Maharani diungkapnya sudah mengajak Partai Demokrat untuk bekerja sama. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo ketika menemuinya di Pacitan, Jawa Timur.

"Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah cara yang baik, sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dalam dunia politik Ajakannya juga saya dengarkan tulus dan serius, dilakukan secara terbuka, publik juga tahu, ini kan baik untuk transparansi politik," ujar SBY dalam sambutannya di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023).

Tak segan, ia memuji Prabowo dan Puan yang mempunyai etika politik yang baik ketika mengajak Partai Demokrat untuk berkoalisi. Ajakan tersebut juga dilakukan lewat pertemuan terbuka yang diketahui oleh publik.

"Kita sambut dengan baik Mbak Puan, Pak Prabowo, karena respon kita juga positif, kita menghormati, kita menghargai. Bahkan kami bersetuju untuk menjalin komunikasi, kalau tujuannya baik untuk kepentingan bangsa, Demokrat wajib meresponnya dengan baik," ujar SBY.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler