Alasan Surya Paloh Perintahkan Sahroni Agar Jangan Laporkan SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, membatalkan pelaporan dugaan pidana terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (4/9/2023).

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan yang meminta Sahroni, agar mengurungkan niat untuk memidanakan mantan Presiden SBY tersebut. 

“Jadi saya ini sebenarnya sudah siap untuk melaporkan. Tetapi tadi perintah ketua umum (Surya Paloh), untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan (SBY),” kata Sahroni di Gedung Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (4/9/2023). 

Sahroni menerangkan, Surya Paloh tak ingin agenda politik untuk memenangkan pencapresan Anies Baswedan terganggu dengan polemik hukum dengan aksi-aksi saling melaporkan ke kepolisian.

“Pak Surya memerintah kepada saya, untuk tidak boleh melaporkan. Dan kebetulan, tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya, untuk meminta juga yang sama. Pak Anies, ingin agar kita fokus saja ke depan ini untuk strategi pemenangan Capres 2024,” begitu kata Sahroni.

Sahroni, menuding SBY melakukan dugaan pidana penyebaran kabar bohong terkait dengan ungkapan pendeklarasian pasangan bacapres dan bacawapres, Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat, sekaligus putra sulung dari mantan Presiden SBY. Nasdem dan Demokrat, bersama-sama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mula-mula menjalin koalisi politik ‘Perubahan untuk Persatuan’ menjelang Pilpres 2024. Koalisi tersebut sepakat mengusung Anie Baswedan menjadi bacapres.

Sementara untuk bacawapres, posisi tersebut mengalami kebuntuan politik di internal koalisi. Namun belakangan, keputusan Partai Nasdem menerima bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kedua partai tersebut sepakat menjadikan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bacapres dan bacawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB. Bergabungnya PKB membuat Demokrat marah. Partai Bintang Mercy itu memutuskan, Jumat (1/9/2023) keluar dari koalisi. 

Dalam pernyataan resminya, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan, adanya pengkhianatan politik yang dilakukan Nasdem dalam penunjukkan Muhaimin menjadi bacawapres, pendamping Anies. Karena, SBY mengatakan, sebelumnya sudah ada permintaan Anies untuk menjadikan AHY sebagai bacawapresnya. Kemudian dikatakan SBY, ada rencana koalisi, Nasdem, Demokrat, dan PKS bersama-sama untuk mendeklarasikan pasangan Anies-AHY, pada 3 September 2023. 

Ungkapan SBY tentang deklarasi Anies-AHY tersebut, yang menurut Sahroni, merupakan kebohongan SBY. Sahroni, ucapan SBY tersebut, sudah mengarah kepada penyebaran kabar bohong ke publik. “Omongan itu, yang saya katakan nggak ada. Tidak ada bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September,” begitu sambung Sahroni. Karena itu,

Sahroni mengaku, selaku kader Partai Nasdem berhak melaporkan SBY ke Bareskrim Polri. “Saya rencananya melaporkan ini secara pribadi. Bukan secara institusi. Bukan secara jabatan saya di Komisi-3 DPR,” begitu kata Sahroni.

Akan tetapi, setibanya Sahroni di Bareskrim Polri, pda Senin (4/9/2023) pagi, berujung pada pembatalan. “Tadinya memang mau saya laporin, tetapi, pas saya turun dari mobil tadi, Pak Ketua Umum perintahnya nggak boleh. Ya saya gak jadi,” ujar Sahroni. Meskipun tetap menilai SBY menyebarkan kebohongan, tetapi kata Anggota Komisi-3 DPR tersebut, akan memilih untuk mengambil jalan klarifikasi dengan SBY dan Partai Demokrat langsung. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika