Cerita Mahfud MD Tolak Jadi Cawapres Anies, dan Koalisi Perubahan yang Bakal Terguncang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Perubahan mengalami guncangan usai deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Deklarasi yang diinisiasi Nasdem dan PKB membuat Demokrat hengkang. Guncangan di tubuh koalisi perubahan ini pernah diperingatkan Menkopolhukam, Mahfud MD, saat ditawari menjadi cawapres Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Mahfud ketika menjadi tamu dalam kanal YouTube milik Rhenald Kasali yang ditayangkan pada 30 Juli 2023. Tepatnya, ketika Mahfud menjawab pertanyaan Rhenald terkait persoalan Denny Indrayana.

Mahfud membenarkan bahwa saat itu, ia meminta Denny menjaga Koalisi Perubahan. Ini Denny menduga ada usaha-usaha menjegal Anies. 

Sebagai menteri, Mahfud mengaku akan menjaga agar Pemilu 2024 tetap berlangsung. Mahfud menceritakan alasannya menolak tawaran menjadi cawapres Anies.

"Saya bilang saya tidak mau, kenapa tidak mau, jangan-jangan nanti koalisinya pecah karena di tiga koalisi itu satu sudah menyatakan harus dari saya," kata Mahfud.

Saat itu, Koalisi Perubahan berisikan Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS. Mahfud menyampaikan, dengan kondisi seperti itu jika dirinya masuk menjadi cawapres bisa jadi ada partai yang tidak sepakat lalu ke luar.

"Kalau anda bawa saya masuk ke situ, ini ke luar, Anies tidak dapat tiket, saya tidak dapat tiket. Saya bilang, jaga dong, jangan sampai pecah, terus menyalahkan orang lain padahal diri sendiri tidak kompak," ujar Mahfud.

Peringatan Mahfud ini belakangan terbukti. PKB yang masuk usai menerima dilihat mengancam posisi Demokrat yang ingin kursi cawapres diberikan ke AHY. Sebab, tentu PKB inginkan kursi itu diberikan ke Muhaimin Iskandar.

Kondisi ini membuat Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat secara resmi memutuskan untuk menarik dukungan kepada Anies Baswedan. Serta, secara otomatis luar sebagai salah satu partai yang ada di Koalisi Perubahan. Demokrat pun telah menurunkan semua foto Anies dari alat peraga kampanye. 

Tidak ada syarat

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng menyampaikan partainya tidak pernah mengajukan syarat-syarat kepada partai lain sebelum pada akhirnya menentukan koalisi menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Andi, saat jumpa pers selepas Sidang Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat, menjelaskan bahwa poin penting dalam berkoalisi adanya komunikasi dan chemistry yang terbangun antara para pihak.

"Dari dahulu, ketika kami berkoalisi, termasuk waktu dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) ini, kami tidak pernah mengajukan persyaratan apa pun. Kami komunikasi saja, kemudian akan muncul pembicaraan lebih lanjut, yang lebih dalam. Oleh karena itu, sekali lagi dari dahulu, dan ke depannya kami tidak pernah mengajukan syarat, yang paling penting komunikasi terbangun, chemistry terbangun, punya visi yang sama," kata Andi Mallarangeng menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Andi Mallarangeng melanjutkan Demokrat kemungkinan dalam 2–3 hari ke depan bakal membuka diri berkomunikasi dengan partai-partai lain, termasuk di antaranya untuk menjajaki peluang berkoalisi.

 "Tentu saja nanti Mas Ketum (Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) bersama jajaran DPP yang kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak lain dan partai-partai sahabat lain dalam rangka membangun koalisi baru," kata Andi Mallarangeng.

Ikuti Whatsapp Channel Republika